kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.540.000   0   0,00%
  • USD/IDR 18.097   17,00   0,09%
  • IDX 5.439   51,35   0,95%
  • KOMPAS100 703   6,01   0,86%
  • LQ45 547   2,49   0,46%
  • ISSI 186   3,05   1,66%
  • IDX30 306   1,13   0,37%
  • IDXHIDIV20 403   3,67   0,92%
  • IDX80 81   0,56   0,70%
  • IDXV30 112   1,52   1,37%
  • IDXQ30 102   0,58   0,58%

Negosiasi anggaran pengamanan Pilkada belum tuntas


Kamis, 23 Juli 2015 / 21:00 WIB


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak masih menemui ganjalan. Terutama, mengenai kesiapan pengamanan.

Hingga kini masih ada 22 Kabupaten yang belum selesai melakukan negosiasi terkait dana pengamanan dengan Kepolisian RI (Polri). Padahal, akhir tahun ini pelaksanaan Pilkada serentak akan dimulai.

Menurut Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo, keputusan mengenai jumlah anggaran pengamanan memang harus diputuskan bersama. Meski demikian, Tjahjo menjamin masalah ini akan segera selesai.

Sebab, mengenai kesediaan anggaran pengamanan akan dibanntu oleh pemerintah pusat. "Secara prinsip semua data-data terkait Pilkada sudah siap," ujar Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7).

Adapun rata-rata setiap daerah memang membutuhkan biaya pengamanan hingga Rp 2 miliar. Sementara itu Kepolri Badrodin haiti mengatakan proses negosiasi memang masih berjalan.

Namun, ia enggan menyebutkan apa yang menjadi permasalahan sehingga belum ada kesepakatan. Badroddin juga tidak menyebutkan berapa anggaran pengamanan yang diperlukan.

Sebelumnya presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah memimpin rapat kabinet terbatas mengenai kesiapan Pilkada. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi adalah persiapan Pilkada serentak harus lancar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×