Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Nasib proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta, makin menggantung. Upaya Gubernur DKI Joko Widodo merayu pemerintah menanggung porsi pembiayaan lebih besar belum membuahkan hasil. Usulan pemberian subsidi agar tiket moda transpotasi massal berkecepatan tinggi itu lebih murah sepertinya juga sulit dipenuhi.
Jokowi, demikian sapaan akrab mantan Walikota Solo ini, malah mendapat wejangan dari pemerintah terkait pengambilan keputusan dalam polemik proyek yang sudah berjalan sejak tahun 2005 silam. Selasa (4/12), Jokowi menemui Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membicarakan kelanjutan proyek MRT. "Intinya, tadi Menkeu memberikan peringatan agar hati-hati sebelum ambil keputusan," aku Jokowi.
Setelah bertemu Agus, Jokowi bilang, dirinya harus berpikir ulang lagi karena bila salah melangkah, justru MRT membebani anggaran DKI. Terlebih, proyek untuk mengurai kemacetan di Ibukota ini terbilang rumit lantaran proses renegosiasinya melibatkan banyak pihak.
Itu sebabnya, Jokowi berencana menghadap menteri koordinator bidang perekonomian agar semua kementerian terkait bisa dikumpulkan. "Kami minta mengumpulkan kementerian terkait dan berbicara dalam satu forum untuk mencari solusi," ujarnya.
Langkah lainnya, Jokowi menambahkan, pihaknya ingin bertemu dengan Jakarta Investment Coorperation Agency (JICA) untuk renegosiasi pembiayaan. JICA merupakan konsorsium peminjam dana senilai ¥ 12 miliar untuk pembangunan MRT. "Besok atau lusa, kami ingin bertemu secepatnya," ujarnya.
Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar menjelaskan, kementeriannya belum bisa mengambil keputusan terkait permintaan Jokowi. "Kami tidak bisa reaktif untuk setuju atau tidak setuju," tandasnya. Mahendra menyebutkan, pemerintah masih melihat opsi-opsi lain terkait realisasi MRT yang diakui sangat mendesak.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Bambang Brodjonegoro juga menyarankan supaya meninjau lagi struktur pendanaan dan pinjaman dari JICA yang mencapai Rp 15 triliun. "Harus ditinjau lagi, apakah jumlah anggaran itu kebesaran tidak. Termin pembayarannya memberatkan atau tidak," ungkapnya.
Asal tahu saja, Jokowi menlobi pemerintah pusat agar mekanisme pembiayaan MRT diubah. Dari sebelumnya 58% oleh Pemprov DKI dan 42% ditanggung pemerintah pusat, porsinya bisa menjadi 30%-70%. Permintaan ini demi mengecilkan beban pinjaman. Sebab, Pemprov DKI berencana memberikan subsidi MRT akibat tarif tiketnya terlalu mahal yang mencapai Rp 38.000 per penumpang. Jokowi ingin harga tiket MRT berkisar Rp 15.000-Rp 19.000 per penumpang dan selisihnya dibayar lewat subsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
