kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Hatta: Tarif MRT harus disubsidi biar terjangkau


Selasa, 04 Desember 2012 / 19:00 WIB
ILUSTRASI. Kantor Astra Life di Jakarta.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Menteri koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, harus ada subsidi untuk tarif mass rapid transportation (MRT). Ini supaya tarif MRT bisa terjangkau masyarakat.

"Saya setuju tarif kereta api harus disubsidi. Kalau tidak, rakyat tidak kuat bayarnya. Prinsipnya kalau saya, tetap harus diberikan subsidi," katanya Selasa (4/12).

Jika harga tiket dibebani kepada masyarakat, dikhawatirkan layanan ini bakal mubazir karena tidak ada yang menggunakan karena tiket yang mahal. Padahal, tujuan dari pembangunan MRT ini adalah untuk mengatasi permasalahan kemacetan.

Menyangkut beban subsidi siapa yang bakal menanggung nantinya, apakah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Hatta tidak mempersoalkan karena sama saja. Tinggal bagaimana negoisasi untuk menetapkan porsi yang mesti ditanggung oleh pemerintah pusat atau pun pemprov DKI Jakarta.

Hatta mengaku enggan untuk terlalu ikut campur dalam proses negoisasi antara Gubernur DKI Jakatra Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Agus Martowordojo. "Saya tidak ingin campur dalam hal-hal yang teknis," ujarnya. Meski demikian, Hatta menunggu laporan perihal ini.

Sebagai informasi, setelah dihitung, tarif MRT yang bakal berlaku di Jakarta mencapai Rp38 ribu. Jokowi menginginkan tarif itu bisa turun menjadi Rp 15 ribu. Hal itu dimungkinkan asal ada subsidi untuk tarif tersebut.

Jokowi pun mengajukan usulan supaya pemerintah pusat ikut memberikan subsidi MRT dengan cara menanggung 70% beban pinjaman Pemprov DKI Jakarta.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×