Reporter: Fahriyadi, Herlina KD | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum menentukan sikap terhadap kelanjutan proyek pembangunan mass rapid transit (MRT). Namun, Jokowi, sapaan akrab mantan Walikota Solo ini, berjanji bakal mengambil keputusan secepatnya.
Jokowi menegaskan, keputusan proyek monorel diambil setelah bertemu pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan, pekan depan. "MRT dan monorel akan segera diputuskan tahun ini juga. Desember ini, kedua proyek itu sudah ada kejelasan," katanya, Jumat (30/11).
Kemarin, orang nomor satu di Jakarta ini telah menggelar pertemuan dengan manajemen PT MRT Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi memperoleh pemaparan soal proyek ini. Salah satunya soal harga per kilometer proyek MRT diperkirakan mencapai Rp 900 miliar. Menurut Jokowi, harga itu terlalu mahal lantaran beban ke penumpang jadi besar. Dengan asumsi itu, harga tiket bisa mencapai Rp 38.000 per penumpang.
Bagi Jokowi, tiket tersebut terlalu mahal. Idealnya, tarifnya sekitar Rp 15.000 sampai Rp 18.000. Nah, agar moda transportasi itu bisa digunakan, pemerintah bakal menyubsidi sebagian tarif. Tapi, untuk mendapatkan kepastian soal subsidi tarif tiket ini, Jokowi akan membicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan. Sebab, sebagian subsidi bakal ditanggung pemerintah pusat.
Jokowi menjanjikan, setelah bertemu dengan Menkeu, ia akan secara transparan mengumumkan hasilnya sehingga tidak ada salah paham soal polemik MRT. "Kalau pun positif dilanjutkan, akan diberi berbagai catatan," ujarnya.
Meski secara resmi belum diajak bicara, pemerintah pusat sudah punya pendapat. Agus Martowardojo, Menteri Keuangan bilang, pemerintah tidak bisa memberikan subsidi berupa pengurangan tarif tiket. "Pemerintah hanya bisa memberikan subsidi transportasi dalam bentuk konversi bahan bakar minyak ke gas dan mendorong penggunaan energi terbarukan," ujarnya.
Meski begitu, Agus menekankan, usulan Pemprov DKI memberikan subsidi sarana transportasi massal merupakan gagasan baik. Hanya saja, subsidi tersebut tidak bisa dimintakan ke pemerintah pusat lantaran bisa menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain. Apalagi, MRT sudah merupakan proyek hibah pemerintah. "Ini adalah satu bentuk dukungan pemerintah yang besar," ujarnya.
Sekedar menyegarkan ingatan, di proyek MRT, pemerintah memberikan hibah dari pinjaman Jepang (JICA). Beban biaya (cost sharing) pinjaman 42% ditanggung pemerintah pusat dan sisanya berupa pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
