| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.915.000 0 0,00%
USD/IDR 16.341 27,00 0,17%
IDX 7.544 12,60 0,17%
KOMPAS100 1.047 -4,04 -0,38%
LQ45 795 -5,29 -0,66%
ISSI 252 0,56 0,22%
IDX30 411 -3,03 -0,73%
IDXHIDIV20 472 -7,09 -1,48%
IDX80 118 -0,54 -0,46%
IDXV30 121 -0,69 -0,57%
IDXQ30 131 -1,32 -1,00%

Nadiem Makarim Bakal Lanjutkan Sistem Zonasi, Ini Alasannya

Senin, 31 Juli 2023 / 04:27 WIB

ILUSTRASI. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim angkat bicara soal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ramai dikeluhkan masyarakat. . TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Setiap tahun, sistem zonasi memunculkan polemik di sejumlah daerah. Tahun ini dugaan kecurangan di pelaksanaan PPDB 2023 kembali terjadi. Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Salah satunya terjadi di Bogor yang ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung.

Meskipun terus menimbulkan polemik yang seolah tiada usai, Muhadjir mengeklaim bahwa sistem ini lebih baik dari sebelumnya.

"Sebetulnya dibanding sebelumnya jauh lebih kecil (masalah) sekarang, justru sebelum zonasi banyak masalah terutama pemalsuan nilai, jual beli kursi, dan ada kastanisasi sekolah," ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (22/7/2023).

Sebelum sistem zonasi diterapkan, beredar stigma di masyarakat yang menganggap adanya sekolah favorit atau sekolah ungggulan. Melalui sistem zonasi, Muhadjir meyakini stigma tersebut akan hilang.

Tanggung jawab pemerintah daerah

Terkait soal penerapan sistem zonasi yang masih menimbulkan polemik, Muhadjir mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah lantaran belum bisa menciptakan pemerataan pendidikan.

"Kalau masih ada orangtua berebut sekolah tertentu jangan salahkan sistemnya tetapi salahkan pemerintah daerah kenapa kok sudah 6 tahun berjalan belum bisa menciptakan pemerataan di tempatnya," kata Muhadjir.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Kemendikbud telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sistem PPDB jalur zonasi. Hal ini karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kondisi di lapangan.

Selain pemerataan, sistem zonasi juga bertujuan untuk menghilangkan praktek jual beli kursi.

(Sumber: Kompas.com/Dian Erika Nugraheny, Wisang Seto Pangaribowo | Editor Novianti Setuningsih, Khairina)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Digagas Muhadjir Effendy, Ini Alasan Nadiem Lanjutkan Sistem Zonasi "
Penulis : Alinda Hardiantoro
Editor : Sari Hardiyanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sebelumnya