Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto
Namun, Muhyidin menilai sebaik apapun aturan turunan yang disusun pemerintah nantinya, tetap tidak bisa menjadi solusi bagi pasal-pasal bermasalah di UU Cipta Kerja. "Sebab, PP atau Perpres kan tak bisa melampaui UU," kata dia.
Oleh karena itu, Muhyiddin menyesalkan MUI baru diundang Jokowi untuk memberi masukan setelah UU Cipta Kerja disahkan. Kendati demikian, ia menyebut MUI tetap akan melakukan kajian menyeluruh pada naskah final UU Cipta Kerja.
Baca juga: Segera berakhir, lelang mobil dinas Avanza 2 unit, harga pembukaan Rp 70 juta
Setelah itu MUI baru akan memberi masukan konkret ke pemerintah. Oleh karena itu lah MUI meminta salinan naskah final tersebut ke Jokowi. Naskah itu pun sudah diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Karena sejauh ini masih simpang siur tentang originalitas UU tersebut yang beredar. Maka MUI ingin membahas itu secara menyeluruh dan harus punya naskah asli," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MUI: Kami Minta Perppu Batalkan UU Cipta Kerja, Presiden Bilang Tidak Bisa",
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi
Selanjutnya: Sejak 2009, utang luar negeri Indonesia semakin menggunung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
