Muncul Isu Penundaan Kenaikan PPN 12% pada Januari 2025, Ini Kata Pengamat

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

Kedua program ini memiliki logika dasar yang sama, yaitu Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP).

“Kebanyakan pengemplang pajak itu menyimpan dananya di luar negeri. Naskah akademik RUU yang melandasi OVDP mengungkap fakta yang sama, yaitu ‘offshore tax evasion’,” ungkapnya.

Di sisi lain, Prianto menambahkan bahwa potensi penerimaan Rp 300 triliun dari bisnis sawit belum tentu dapat terealisasi menjadi penerimaan pajak. Proses penghitungan dan penagihan pajak harus mengikuti ketentuan undang-undang. 

Baca Juga: Dapat Banyak Sentimen, Begini Prospek Kinerja Emiten Properti di Kuartal III 2024

Jika dilakukan melalui proses normal, kantor pajak harus melakukan pemeriksaan. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), mereka dapat mengajukan proses litigasi.

“Jadi, tidak bisa cepat proses penentuan potensi hingga realisasi penerimaan pajak,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Kasus PHK Capai 52.992 Pekerja, Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan PPN

Nasional

Mundurnya Airlangga Dikaitkan dengan Isu Korupsi Minyak Goreng, Ini Kata Kejagung

Sehat

Catat Kadar Normal Trigliserida dan Gejala yang Muncul saat Trigliserida Naik