Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Lembaga pemeringkat utang Moody's Investor Service melihat perekonomian Indonesia stabil. Moody's melihat, ketika peringkat obligasi atau surat utang pemerintah Indonesia di level Baa3, Indonesia relatif dapat mengatasi tekanan eksternal yang terjadi.
Dalam pandangan Moody's yang dikeluarkan Kamis (24/10), Moody's menyebut outlook peringkat Indonesia stabil, defisit fiskal yang secara struktural menyempit, dan rendahnya utang publik.
Namun, Indonesia tetap mengalami tekanan dengan adanya ketidakseimbangan pembayaran, depresiasi rupiah dan goncangan pada stabilitas makro ekonomi.
Defisit transaksi berjalan yang lebar dan kondisi cadangan devisa (cadev) menurun selama beberapa tahun terakhir (meskipun mulai mengalami peningkatan) perlu diwaspadai.
“Indonesia masih menghadapi risiko tekanan eksternal. Seperti tekanan program quantitative easing AS yang masih terjadi," tutur Moody's.
Pertumbuhan melambat ketika inflasi meningkat menuju level tertingginya dalam kurun waktu empat tahun terakhir.
Namun demikian, Moody's berharap respons kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan menurunkan tekanan tersebut.
Kepala Ekonom BII, Juniman berpendapat, masalah yang paling besar yang mendera pemerintah saat ini adalah defisit transaksi berjalan.
Catatan saja, defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II 2013 mencapai 4,4% dari PDB atau sebesar US$ 9,8 miliar.
“Inilah yang membuat tekanan pada rupiah dan akhirnya mempengaruhi kinerja pembayaran utang kita ke depannya. Makanya pemerintah harus secepatnya mengeluarkan program kebijakannya," tandas Juniman.
Pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap barang baku dan modal yang selama ini diimpor. Caranya, pemerintah harus memberikan insentif tax holiday dan tax allowance bagi perusahaan yang membuat pabrik barang baku dan modal.
Di samping itu, untuk mempersiapkan masih adanya ketidakpastian global di tahun depan, pemerintah perlu menyiapkan bantalan fiskal.
Revisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI) harus segera diselesaikan.
"Karena kalau direalisasikan akan berikan efek yang besar bagi perekonomian kita," lanjut Juniman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
