kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.884.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.210   -25,00   -0,15%
  • IDX 6.897   65,26   0,96%
  • KOMPAS100 1.002   13,05   1,32%
  • LQ45 771   10,32   1,36%
  • ISSI 224   1,60   0,72%
  • IDX30 397   5,48   1,40%
  • IDXHIDIV20 461   5,31   1,16%
  • IDX80 113   1,46   1,31%
  • IDXV30 113   0,44   0,39%
  • IDXQ30 129   1,86   1,47%

Darmin: Indonesia harus punya UU anti-krisis


Kamis, 24 Oktober 2013 / 16:13 WIB
Darmin: Indonesia harus punya UU anti-krisis
ILUSTRASI. Harga Saham GOTO Kamis (17/6) Melemah Usai Rally, Hari Ini Saatnya Jual atau Beli?


Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang untuk mengantisipasi krisis. Sehingga hal ini menimbulkan kerentanan dalam perekonomian di masa mendatang.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Darmin Nasution mengatakan, pasar uang dan pasar modal saat ini terus mengalami tekanan hebat seiring dengan tertekannya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak ini, Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini terasa sangat diperlukan untuk mengendalikan stabilitas sistem keuangan nasional.

"Kita belum punya undang-undang JPSK. Tidak ada yang benar-benar krusial kecuali UU JPSK," kata Darmin dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Ia menambahkan, UU JPSK sangat diperlukan jika misalnya suatu bank mengalami krisis dan berdampak sistemik. Tanpa UU JPSK, pemerintah tak memiliki dasar hukum untuk menyelamatkan sebuah bank besar, jika bank tersebut roboh.

Hingga saat ini, nasib UU JPSK masih teronggok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR juga belum membahas atau bahkan berani menolaknya. "UU JPSK harus segera dibahas," pintanya. (Didik Purwanto/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×