kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.740.000   15.000   0,55%
  • USD/IDR 17.708   -71,00   -0,40%
  • IDX 6.526   24,10   0,37%
  • KOMPAS100 849   6,96   0,83%
  • LQ45 645   5,86   0,92%
  • ISSI 228   -0,31   -0,14%
  • IDX30 360   3,72   1,04%
  • IDXHIDIV20 437   4,19   0,97%
  • IDX80 97   0,82   0,85%
  • IDXV30 121   0,51   0,43%
  • IDXQ30 114   1,21   1,07%

MK putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional, ini tanggapan pengusaha


Jumat, 26 November 2021 / 14:57 WIB
ILUSTRASI. Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021).


Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

"Memang ada beberapa aturan turunan yang masih ditunggu, tapi secara garis besar sudah diterbitkan semua," ungkap Hariyadi.

Hal tersebut pun senada disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman. Adhi hanya menegaskan pentingnya implementasi aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca Juga: Putusan MK terkait UU Cipta Kerja, tak halangi reformasi perpajakan

"Semua PP hampir sudah diterbitkan tinggal perlu mempercepat pelaksanaannya," terang Adhi.

Pada kesempatan itu, Adhi juga berharap revisi Undang-Undang Cipta Kerja dapat segera dilakukan. Sehingga nantinya UU sapu jagat itu memiliki kekuatan hukum formal yang memberi kepastian bagi pelaku usaha.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×