/2026/03/10/1953084171.jpg "Misbakhun Sebut Kebijakan BI Sudah Usang untuk Redam Pelemahan Rupiah, Mengapa?")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) saat ini untuk menjaga nilai tukar rupiah masih menggunakan cara konvensional dan terlalu berhati-hati.
Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah masih dalam tren pelemahan. Mengutip Bloomberg, kurs rupiah di pasar spot terkoreksi 0,41% ke level Rp 17.105 per saham pada Selasa (7/4/2026). Hari ini, sampai sesi siang, rupiah masih bertahan di level Rp 17.011 per dolar AS.
“Saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu hati-hati. Kebijakan-kebijakan moneter kita kalau menurut saya BI ini yang harus menurut saya perlu membuka perspektif lebih kuat,” tutur Misbakhun dalam outlook Indonesia, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: BGN Klarifikasi, Pengadaan Motor Listrik MBG Terealisasi 21.801 dari 25.000 Unit
Misbakhun menyampaikan, hampir setiap hari berdiskusi dengan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti terkait kondisi pergerakan rupiah dari hari ke harinya. Ia menyebut, dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI memang melakukan ekspansi yang kuat, dan berupaya dengan serius.
Misalnya, berada di pasar uang, baik di spot market, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) maupun Non-Deliverable Forward (NDF) di offshore market, seperti halnya yang selalu dilakukan BI ketika rupiah sedang melemah.
Meski demikian, Misbakhun melihat, dengan situasi yang sudah berubah saat ini, cara BI menangani masalahnya juga masih tidak berubah.
“Permasalahannya makin lama makin kompleks, dia tidak berubah. Saya sampaikan kepada BI, kenapa tidak menjadi liquidity provider (penyedia) untuk valuta asing (valas)?,” ungkapnya.
Dia mencontohkan kebutuhan valas Indonesia yang bisa mencapai sekitar US$ 300 miliar per tahun, yang menurutnya seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui kontrak besar atau kerja sama strategis tingkat tinggi.
Namun, menurutnya, Indonesia belum memiliki jalur untuk memperoleh likuiditas sebesar itu secara langsung dan selama ini hanya mengandalkan skema lindung nilai (hedging) dengan Amerika Serikat (AS).
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak sejak awal melakukan kontrak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, Misbakhun mendorong adanya pertemuan tingkat tinggi, seperti antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump, guna meminta dukungan likuiditas agar kebutuhan pasar, baik untuk transaksi spot maupun lainnya, dapat terpenuhi.
“Saya tidak pernah meng-handling persoalan moneter, tapi kalau permasalahannya seperti itu diselesaikan dengan cara yang masih seperti itu, ya mohon maaf Pak. Ini yang perlu dilakukan perubahan-perubahan fundamental ini,” terangnya.
Baca Juga: DJP Bersih-Bersih! Pemecatan Pegawai Pajak Naik Dua Kali Lipat
Lebih lanjut, Misbakhun menilai kondisi nilai tukar rupiah saat ini yang sudah melebihi Rp 17.000 per dollar AS, berada dalam kondisi undervalued, yang mana kondisi di mana nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamental atau nilai wajarnya terhadap mata uang asing, khususnya dollar AS.
Menurutnya, rupiah berada di level sesuai dengan fundamentalnya seharusnya kisaran Rp 15.000 per dolar AS.
“Artinya apa? Apakah Rp 17.000 itu nilai valuasi yang fair untuk kita? Tidak. Semuanya digerakkan oleh sentimen. Makanya kami datang ke sini untuk membangun sentimen yang positif kepada pasar,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa peran BI sangat penting dalam menjaga stabilisasi, baik stabilisasi nilai tukar maupun stabilisasi harga. Ia menjelaskan bahwa banyak industri di dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga ketika nilai tukar melemah hingga mencapai Rp17.000 per dolar AS, tekanan terhadap harga menjadi sangat besar.
“Begitu nilai tukar Rp 17.000, berapa tekanan harganya? Dan begitu tekanan ini masuk kepada harga pokok industri kita, langsung mereka menaikkan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
