Reporter: Venny Suryanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 melalui tayangan video conference. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan perekonomian yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Melalui kegiatan ini Pemerintah juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terbaik.
Baca Juga: Penerimaan pajak turun 15,6% hingga Agustus, ini penyebabnya
“Saya sangat menghargai, dengan makin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian. Saya juga berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” ungkap Menkeu dalam konferensi daring Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020, Selasa (22/9).
Menkeu juga mengapresiasi adanya perolehan opini WTP meski di tengah situasi yang tidak pasti. Sehingga ini menunjukkan bahwa meski adanya kebijakan Work From Home di tengah pandemi, tantangan akuntabilitas keuangan negara tetap berkualitas dan tidak menunjukkan penurunan akuntabilitas. “Adapun rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun 2020 meski secara daring namun tetap berkualitas,” kata Menkeu.
Adapun, Rakernas ini diharapkan dapat mencapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Duh, defisit anggaran capai Rp 500,5 triliun hingga akhir Agustus 2020
Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.
Selanjutnya: Resesi kian mengancam, Sri Mulyani ramal ekonomi Indonesia tahun ini bisa minus 1,7%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
