kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Meski ada masalah, BKPM tetap pasarkan proyek PPP


Selasa, 07 September 2010 / 09:30 WIB
Meski ada masalah, BKPM tetap pasarkan proyek PPP


Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can

JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap memasarkan lima proyek dalam skema kemitraan pemerintah dengan swasta atau public private partnership kendati masih masalah. Saat ini, pemerintah sedang menggodok sejumlah peraturan untuk menggolkan proyek tersebut.

Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan peraturan itu tinggal diteken oleh presiden. "Insya Allah pada awal Oktober sudah keluar," kata Gita, Senin (6/9) malam.

Kelima proyek yang dimaksud adalah Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo di Karangasem, rel kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai, pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1.000 Megawatt (MW) di Jawa Tengah, tol Medan-Kualanamu, dan proyek air minum Umbulan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy S. Priatna mengungkapkan, kelima proyek yang dipasarkan itu masih bermasalah. Misalnya, proyek rel kereta api masih membutuhkan penyempurnaan studi kelayakan sebab, butuh pekerjaan tambahan untuk titik-titik tertentu. "Karena jalur yang tadinya berada di atas tanah, tapi harus elevated," katanya, Kamis (2/9) lalu.

Adapun PLTU di Jawa Tengah tidak mendapat jaminan dari pemerintah jika tingkat pengembalian investasi atau return of investment-nya tidak sesuai studi kelayakan. Lalu, tol Medan-Kualanamu masih terkendala ketersediaan lahan dan silang pendapat dengan Pemerintah China yang memberikan pinjaman lunak. "Pemerintah China minta kontraktor ditunjuk langsung, tapi pemerintah keberatan," ungkap Deddy.

Selanjutnya, proyek Pelabuhan Tanah Ampo di Bali bermasalah karena Menteri Perhubungan belum menentukan, apakah pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan yang menjadi lembaga yang memiliki kontrak atau contracting agency. Saat ini, Dedy bilang, Kementerian Perhubungan cuma mempunyai satuan kerja berupa Administrasi Pelabuhan di Pelabuhan Benoa. Adapun yang mengurusi Pelabuhan Tanah Ampo belum ada. Terakhir, proyek air minum Umbulan di Jawa Timur baru selesai feasibility study dan rencana bisnisnya baru pada Desember nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×