Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Rupanya, lima proyek infrastruktur yang masuk dalam skema public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dengan swasta belum sepenuhnya beres. Masalah yang mengganjal mulai dari jaminan pemerintah hingga ketersediaan lahan.
Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy S. Priatna mengungkapkan, proyel rel kereta api Bandara Soekarno Hatta menuju Manggarai masih membutuhkan penyempurnaan studi kelayakan (feasibility study) sebab membutuhkan pekerjaan tambahan untuk titik-titik tertentu. "Karena jalur yang tadinya berada di atas tanah, tapi harus ditinggikan," kata Dedy usai rapat transportasi dan kemacetan DKI Jakarta di Istana Wakil Presiden, Kamis (2/9).
Kemudian, untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa Tengah, Dedy mengungkapkan belum mendapatkan jaminan dari pemerintah jika return of investment-nya tidak sesuai studi kelayakan. Makanya, Dedy bilang kepala BKPM masih mengurus masalah ini dengan menteri keuangan.
Lalu, jalan tol Medan-Kualanamu masih terkendala ketersediaan lahan dan silang pendapat dengan pemerintah China yang memberikan pinjaman lunak (soft loan). "Dari pemerintah China minta kontraktor ditunjuk langsung tapi pemeritah keberatan," katanya.
Selanjutnya, proyek Pelabuhan Tanah Ampo di Bali, dia mengatakan menteri perhubungan belum menentukan apakah pemerintah daerah atau Kementerian Perhubungan yang menjadi contracting agency. Saat ini, Dedy menjelaskan Kementerian Perhubungan cuma memiliki satuan kerja berupa administrasi pelabuhan di Pelabuhan Benoa. "Sedangkan, yang mengurusi proyek Tanah Ampo belum ada," katanya.
Terakhir, proyek saluran air minum di Umbulan, Jawa Timur belum menyelesaikan feasibility study dan rencana bisnisnya. Studi baru selesai bulan Desember nanti.
Dedy juga meminta kepala BKPM juga ikut membantu kesiapan lima proyek itu. Dia memperkirakan kelima proyek itu baru efektif baru bisa ditawarkan pada investor akhir tahun ini atau mulai awal tahun depan. "Saya mengharapkan justru kepala BKPM ikut membantu memfasilitasi dengan menteri keuangan atau untuk RUU pertanahan," kata Dedy.
Sekadar informasi, sebelumnya dalam rapat terbatas di kantor Wakil Presiden Boediono, kelima proyek itu ditetapkan sebagai proyek percontohan atau show cases lewat skema PPP. Bahkan, Wakil Presiden Boediono juga melibatkan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan untuk pengawasan kesiapan lima proyek itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
