Reporter: Hans Henricus | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengawasi proyek infrastruktur lewat skema kemitraan pemerintah swasta atau public private partnership (PPP).
Kepala BKPM, Gita Irawan Wirjawan mengaku sudah meminta keterlibatan lembaga bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. "Kami menginginkan BKPM di-UKP4-kan," kata Gita usai rapat PPP di Istana Wakil Presiden, Selasa (31/8).
Gita mencontohkan, pengawasan UKP4 itu dilakukan dalam proses menarik investor dari luar negeri untuk terlibat dalam proyek infrastruktur. "Jadi ada proses monitoring dalam mendatangkan investor dari luar," imbuhnya.
Yang jelas bukan cuma Gita yang mengehendaki keterlibatan UKP4. Wakil Presiden Boediono pun menghendaki hal serupa. Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan, Wakil Presiden telah meminta UKP4 menjalankan pengawasan khususnya dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan proyek itu. "Sehingga proyek itu bisa menjadi pemicu keyakinan investor terhadap Indonesia," katanya.
Seperti ketahui, pemerintah menawarkan lima proyek dalam skema PPP. Kelima proyek itu adalah Pelabuhan di Tanah Ampo, di Karangasem, Bali senilai US$30 juta. Lalu, pembangunan jalur rel kereta api Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai senilai US$735 juta, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2 x 1.000 Megawatt di Jawa tengah senilai US$ 3 miliar. Selanjutnya, jalan tol Medan menuju Kualanamu senilai US$475 juta, serta proyek air minum di Umbulan Jawa Timur dengan memanfaatkan 1.000 mata air senilai US$ 200 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
