/2025/12/01/1050607361.jpg "Menteri LHK Ancam Cabut Izin Tujuh Perusahaan Penyebab Banjir dan Longsor Sumatera")
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyebut akan mencabut izin perusahaan-perusahaan yang diduga ikut ambil bagian dalam bencana alam longsor dan banjir di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).
"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," kata Hanif usai rapat di Komisi XII DPR, dikutip Kamis (4/12/2025).
Hanif bilang pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait perusahaan-perusahaan tersebut. Sanksi juga akan beragam, dengan sanksi terberat pencabutan izin.
"Pasti ada tiga hal. Jadi multidoor. Jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Tidak lupa, tidak, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bilamana berdasarkan kajian scientific dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape," jelas dia.
Baca Juga: Lapor Presiden, Bahlil Sebut Listrik di Aceh Mulai Menyala Sepenuhnya Besok
Kemudian sanksi persengketaan lingkungan hidup, kondisi bencana yang terjadi di Sumatera, kata Hanif harus ada yang bertanggung jawab untuk memulihkan.
"Undang-Undang 32 (UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup) menganut asas polluter pays, jadi semua pencemar wajib membayar. Ini pasti kami tempuh," tambahnya.
Kemudian yang terakhir karena sudah menimbulkan korban jiwa maka pendekatan pidananya akan muncul. "Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian," jelas dia.
"Selain kita juga tadi disampaikan di muka, kami telah review, menarik dari mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan terutama di DAS itu untuk kemudian kita lakukan review," tambahnya.
Hanif juga menjelaskan saat ini ada tujuh perusahaan yang sudah terdata, sementara satu lainnya belum aktif beroperasi namun tetap akan diperiksa. Ia mencontohkan salah satu lokasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan Batang Toru.
"Saat ini baru terdata tujuh dari delapan. Delapan sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Toru ya. Tetapi tentu kami harus adil," imbuhnya.
Selanjutnya: Soal Perkembangan Tarif Trump, Menko Airlangga: Silakan Tanya ke Washington
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (5/12), Hujan Sangat Lebat Turun di Provinsi Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
