Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir buka suara terkait perombakan jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga imbas dugaan korupsi tata kelola Minyak PT Pertamina tahun 2018-2023.
Erick bilang keputusan perubahan direksi nantinya akan dibahas dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang akan berlangsung bulan ini.
"Nomor satu kan di bulan Maret ini akan banyak rapat umum pemegang saham. Jadi tentu pergantian nanti komisaris direksi kita sejalankan dengan rapatan tahunan," ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3).
Lebih lanjut, Erick mengklaim terus memantau perkembangan kasus korupsi yang tengah didalami oleh Kejaksaan Agung. Perkembangan ini nantinya akan menjadi bahan terkait rencana perombakan direksi di Pertamina.
Erick juga memastikan turut berpartisipasi aktif terkait pendalaman kasus korupsi ini, seperti yang dilakukanya dalam perkara korupsi yang menyeret perusahan plat merah sebelumnya untuk tata kelola perusahan-perusahaan BUMN yang lebih baik kedepannya.
Baca Juga: Danantara Bakal Kelola Seluruh Aset BUMN, Mulai Kapan ?
Erick mencontohkan kasus korupsi di Garuda Indonesia yang kemudian berhasil diperbaiki melalui proses restrukturisasi hingga perusahaan maskapai dapat kembali beroperasi lebih baik.
"Sama, nantinya pertamina sendiri tentu kita akan review total, seperti apa nanti yang bisa diperbaiki dan kita lakukan kedepannya," jelasnya.
Pihaknya saat ini juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk pemetaan masalah, peningkatan pelayanan perusahaan.
Pemerintah juga mengisyaratkan kemungkinan merger antara beberapa anak usaha Pertamina, seperti PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari pertukaran penjualan antar perusahaan di dalam satu holding.
"Apakah ini mungkin ada satu dua perusahaan yang harus di merger-kan. Supaya nanti antara kilang dan patra niaga tidak ada exchange penjualan, kita review kan ini bagian dari improvisasi," ungkap Erick.
Diketahui, Kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina 2018-2023 masih terus dikembangkan penyidik Kejagung.
Penyidik sudah menetapkan sembilan orang tersangka. Para tersangka terdiri dari enam pihak Pertamina dan tiga pihak swasta.
Mereka yaitu Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga serta Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Kemudian, Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, dan Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Adapun tersangka dari pihak swasta adalah Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim, serta Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Baca Juga: Pertamina Bantah Oplos Pertamax dan Pertalite dalam Kasus Dugaan Korupsi Pertamina
Selanjutnya: Danantara Bakal Kelola Seluruh Aset BUMN, Mulai Kapan ?
Menarik Dibaca: Tips Mencegah Stres Finansial Karyawan Pasca-Lebaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
