Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pemerintah mulai menjalin komunikasi dengan PT Jababeka Tbk, untuk membangun kawasan industri di luar pulau Jawa. Jababeka dinilai telah berhasil membangun kawasan industri , misalnya kawasan Industri di Cikarang, Jawa Barat.
Asal tahu saja, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun 13 kawasan industri baru, yang sebagian besar berlokasi di luar pulau Jawa. Nah, supaya banyak perusahaan yang tertarik masuk, kawasan industri itu harus menarik bagi mereka.
Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan, Jababeka dinilai memiliki pengalaman membangun kawasan industri, yang banyak peminatnya. Bahkan, beberapa kawasan industri yang dibuat telah berkembang menjadi kota-kota mandiri yang baru.
Keberadaan kota mandiri itu cukup ampuh untuk memikat industri agar tetap berada di sana. "Kalau dibuat di daerah lain, bisa menarik Industri lain masuk," kata Saleh, Selasa (3/2).
Selain itu, fasilitas lainnya yang harus dimiliki sebuah kawasan Industri adalah ketersediaan energi, alias pembangkit listrik hingga teknologi pengolahan limbah. Semua itu akan menjadi insentif, yang menarik selain kemudahan izin dan insentif fiskal.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago bilang, dalam pembicaraannya dengan Jababeka tidak menyinggung mengenai nilai investasi. Sebab, pertemuan ini baru sekedar penjajakan serta pemerintah ingin mendengar mendengar masukan.
Namun demikian, dari sisi insentif pemerintah akan menyediakan kemudahan investasi hingga pengurangan pajak. Rencananya, setelah pertemuan ini pemerintah juga akan berbicara dengan 2-3 perusahaan lainnya untuk menindaklanjuti.
Sebagai informasi, ke-13 kawasan industri yang akan dibangun pemerintah itu diantaranya, Teluk Bintuni (Papua Barat), Halmahera Timur (Maluku Utara), Bitung (Sulawesi Utara), adalah Palu (Sulawesi Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi Tenggara), Bantaeng (Sulawesi Selatan), Batu Licin (Kalimantan Selatan) , Ketapang (Kalimantan Barat), Landak (Kalimantan Barat), Kuala Tanjung dan Sei Mangke (Sumatera Utara), Tanggamus (Lampung), Gresik (Jawa Timur). Hingga kini pemerintah masihi menghitung nilai investasi untuk masing-masing kawasan Industri.
Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati bilang, yang harus diperhatikan pemerintah harus sesuai potensinya. Supaya keberadaannya maksimal dan didukung oleh sumber daya yang ada.
Selain itu, Ia juga bilang tidak perlu insentif yang berlebihan dalam mengundang investor. Yang harus dipastikan adalah bahwa proses pengurusan izinnya tidak lama dan mudah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
