Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta jlid 2 terus memancing tanggapan pro dan kontra, termasuk dari kalangan pengusaha.
Orang terkaya Indonesia, Robert Budi Hartono, mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, Budi Hartono menolak penerapan kembali PSBB Jakarta.
Seperti kita ketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memberlakukan kembali PSBB)di Jakarta. Anies mengungkapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB pada Senin 14 September 2020 mendatang.
Argumen atas rencana kebijakan PSBB Jakarta jilid 2 itu adalah jumlah kasus positif Covid-19 meningkat. Selain itu, Anies juga beralasan bahwa kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta sudah maksimum.
Surat keberatan Budi Hartono atas rencana pemberlakuan PSBB Jakarta tertanggal 11 September 2020 tersebut ditayangkan oleh akun Instagram Peter F. Gontha (@petergontha).
"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI Septembe 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu (12/9/).
Budi Hartono menyampaikan sejumlah saran. Menurut Budi Hartono, keputusan untuk memberlakukan kembali PSBB Jakarta tidak tepat. Alasannya, penerapan PSBB Jakarta telah terbukti tidak efektif untuk menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di ibu kota.
Baca Juga: Diumumkan Minggu besok, Anies beberkan garis besar PSBB Jakarta
"Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah memberlkukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap naik," tulisa surat itu.
Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER ,2020
A post shared by Peter Gontha (@petergontha) on
Selain itu, menurut Budi, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitas ada atau tidak diberlakukan PSBB Jakarta lagi karena jumlah kasus terus melaonjak.
Baca Juga: Soal PSBB Jakarta, pengusaha: Tanpa output yang memuaskan, UMKM akan mati
Karena itu, seharusnya pemerintah daerah dan pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. Ia mengambil contoh Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan kauss yang perlu mendapatkan penanganan medis.
Menurutnya, fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat, atau kurang dari dua minggu, karena memanfaatkan kontainer yang ada, sehingga tinggal memasang AC dan tangga.
PSBB Jakarta mulai 14 September 2020
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali memperketat pemberlakukan kebijakan PSBB di Jakarta. Langkah tersebut diambil untuk menekan angka penularan di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam beberapa hari terakhir.
Menurut Anies, jika keputusan yang dia sebut sebagai kebijakan rem darurat itu tak diambil, fasilitas kesehatan di Jakarta terancam kolaps.
Namun demikian, nyatanya banyak pihak, termasuk dari lingkungan eksekutif maupun legislatif yang menentang keputusan Anies tersebut.
Para pengusaha pun menilai, keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat itu bakal memperburuk prospek perekonomian Indonesia ke depan.
Sentilan untuk Anies mulanya muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) karena tertekan oleh pengumuman rencana penerapan PSBB Jakarta.
Baca Juga: PSBB Jakarta diperketat lagi, Anies dinilai gagal
Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5% pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference, Kamis.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.
Selanjutnya: Modal asing Rp 153,29 triliun sudah kabur sejak awal tahun, ini yang dilakukan BI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
