Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.576
  • SUN95,67 0,00%
  • EMAS655.000 -0,15%

Menkumham kaji usulan KPK untuk revisi UU Tipikor

Selasa, 27 November 2018 / 15:53 WIB

Menkumham kaji usulan KPK untuk revisi UU Tipikor
ILUSTRASI. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyatakan sedang mengkaji usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merevisi Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kita kaji dulu. Saya sudah sampaikan tadi sama Pak Agus. Pak Agus itu kan, melempar bola tinggi, turun ke bawah pasti jalan itu barang,” ujarnya usai acara diskusi publik bertema Hasil Review Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) di Gedung KPK, Selasa(27/11).


Yasonna mengatakan, paham dengan urgensi yang diminta oleh KPK. Ia setuju dengan beberapa aspek yang menurutnya perlu diubah karena terkait dengan hasil Review Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC).

“Yang disampaikan tadi pertama soal perampasan aset, ini sangat penting, ini kan memenuhi UNCAC,” tambahnya.

Untuk itu Yasonna mengingatkan KPK untuk menyiapkan draft revisinya. KPK dan pemerintah akan memasuki tahapan penyusunan naskah, draft, harmonisasi rancangan. Maka yang terpenting menurutnya adalah bagaimana pembahasan ini bisa berkesinambungan.

“Siapkan dulu drafnya, kita siapkan dulu rancangan undang-undangnya. Sudah ada sih dalam prolegnas kita. Nanti kita jadikan prioritas saja. Tadi komisi III DPR juga sudah respon. Yang perlu sekarang kita buat agenda timetable dari KPK dan kita semua buat timetable-nya,” sebut Yasonna.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menurutnya untuk mengakomodasi rekomendasi dari Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). Agus menambahkan usulan untuk pemerintah itu penting untuk ditindaklanjuti karena ada urgensi yang mendesak yakni untuk mengatur regulasi yang berkaitan perdagangan pengaruh, memperkaya diri sendiri dan perampasan aset masih lemah.

Usulan itu, menurut Agus sebaiknya direspon pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) saja. Karena jika masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) akan memakan waktu yang lama.

Reporter: Muhammad Afandi
Editor: Herlina Kartika

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0629 || diagnostic_web = 1.6728

Close [X]
×