Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, penggunaan vaksin Covid-19 akan efisien. Menurutnya, selain ditujukan kepada kelompok prioritas, vaksinasi Covid-19 turut memperhatikan geospasial, atau lokasi dimana terjadi penumpukan partikel virus.
Menurut Muhadjir, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat-rapat terbatas yang telah digelar.
"Sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata, hantam kromo, tapi betul-betul terseleksi berdasarkan siapa yang paling berada di garda terdepan, yang sangat rentan sebagai orang yang akan terinfeksi maupun sebagai penyebar. Kedua juga di mana tempatnya atau lokasi mana saja yang harus diprioritaskan," jelas Muhadjir, Senin (7/12).
Karena itu, menurutnya Indonesia pun tidak bisa sepenuhnya menerapkan standar WHO terkait rasio jumlah yang harus diberi vaksin dengan jumlah penduduk. Pasalnya, tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar Covid-19 dengan intensitas yang sama.
Baca Juga: Juliari jadi tersangka KPK, Menko PMK jalankan tugas Mensos
"Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan peta siapa saja yang harus divaksin, dan siapa yang boleh dianggap tidak beresiko kalau seandainya tidak divaksin.," jelas Muhadjir.
Adapun, Muhadjir menyebut, kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 pertama kali adalah orang-orang yang berada di garda terdepan, yaitu para petugas medis dan petugas non medis termasuk TNI dan Polri.
Kedua, kelompok risiko tinggi yaitu kelompok pekerja, termasuk para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, serta mereka yang bekerja di sektor sektor perusahaan industri, para karyawan dan para pegawainya.
Selanjutnya adalah orang-orang yang melakukan kontak tracing, kelompok risiko dari keluarga dan kontra kasus Covid-19. "Terakhir adalah administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik," katanya.
Selanjutnya: Pejabat tersandung korupsi, Kemensos tetap salurkan bansos dikawal APIP
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
