kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Menko PMK inginkan data akurat untuk turunkan kemiskinan dan stunting


Selasa, 11 Februari 2020 / 14:15 WIB
Menko PMK inginkan data akurat untuk turunkan kemiskinan dan stunting
ILUSTRASI. Menko PMK Muhadjir Effendy targetkan data kemiskinan dan stunting menjadi satu


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dan stunting akan menurun menjadi 6,5%-7% dan 14% di akhir 2024.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan stunting, pemerintah memang perlu mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, mengingat banyak target-target yang ditetapkan tidak tepat sasaran.

Muhadjir mengatakan, target yang tak sesuai sasaran tersebut disebabkan tidak adanya data yang selaras. Karena itu, menurutnya, pemerintah akan mempercepat pembangunan satu data sesuai dengan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Baca Juga: Strategi pemerintah turunkan kemiskinan hingga 6,5% pada 2024

"Kalau ada satu data Indonesia, terutama data kemiskinan dan stunting bisa jadi 1, maka kita akan menyelesaikan masalah dengan lebih sistemik dan targetnya lebih terukur," ujar Muhadjir, Selasa (11/2).

Lebih lanjut dia mengatakan, data yang dimiliki oleh BPS, merupakan data statistik yang bersifat umum dan harus diuraikan lebih detail. Menurutnya, perlu ada perpaduan data statistik dengan data geospasial.

Nantinya, satu data tersebut pun akan terus dimutakhirkan oleh BPS. Misalnya, sumber data kemiskinan yang berasal dari Kementerian Sosial, akan dimutakhirkan oleh BPS dan akan diperbaharui secara terus menerus. Menurut Muhadjir, seluruh kementerian terkait pun akan mengacu pada data yang sama.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya melakukan pembaharuan data setiap 3 bulan sekali dan berasal dari kabupaten/kota. Namun, dia juga mengatakan membutuhkan bantuan dari kementerian lain, seperti Kemendagri, untuk bisa melakukan koordinasi dengan kepala daerah tingkat II agar mereka melakukan pembaharuan data secara rutin.

"Banyak daerah yang memang tidak rajin mengupdate data, sehingga mengurangi kualitas data tersebut. Tetapi kita terus mengupdate data, ditambah tahun ini ada sensus penduduk, nanti bisa kita sandingkan juga," tutur Juliari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×