Reporter: Venny Suryanto | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan hadirkan program sinergi bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam bentuk bantuan pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan mikro bagi masyarakat di desa.
Kunjungan Kementerian Keuangan dengan Kementerian PUPR dalam kegiatan “Sinergi Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat” akan meninjau program tersebut di Kampung Pojok, Desa Sindang Sari, Serang Banten.
Beberapa usungan program tersebut meliputi program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), penyediaan air bersih oleh Program Nasional Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS), dan Program Listrik Desa oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).
“Ini semua program pemerintah yang dibiayai oleh APBN untuk semua desa-desa salah satunya adalah desa Sindang Sari,” Ujar Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan pada sambutannya.
Adapun program pembiayaan ulta mikro (UMi) dan Kredit Usaha Mikro (KUR). Program Pembiayaan UMi yang diluncurkan oleh Kemenkeu pada pertengahan tahun 2017, sampai saat ini telah menjangkau 34 provinsi dan hampir 540 kabupaten/kota. Pembiayaan UMi yang disalurkan hingga tahun 2018 sebesar Rp2,1 Triliun kepada 846.572 usaha mikro. Sedangkan pembiayaan UMi yang disalurkan untuk di Desa Sindang Sari senilai Rp 15,8 miliar.
Program ini dikoordinasi oleh Kooperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja. dengan adanya program tersebut, usaha mikro kecil dan menengah bisa mengajukan pinjaman dana awal maksimal Rp 3 juta dengan kesepakatan angsuran yang sudah ditetapkan diawal antara kooperasi dengan pemilik usaha.
Lewat program tersebut juga, Sri Mulyani menyampaikan dan berharap program tersebut bisa menggerakan ekonomi di Indonesia. Selain itu, dapat meningkatkan aktifitas maupun produktifitas masyarakat dalam melakukan usaha mikro lewat bantuan pembiayaan UMi. “ini sangat bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran,” ujarnya.
Adapun, Sri Mulyani juga menyampaikan total anggaran uang negara yang diberikan kepada provinsi Banten pada tahun 2018 senilai Rp 15,46 triliun. anggaran tersebut salam bentuk transfer untuk umum, alokasi khusus, dana desa dan intensif. Sedangkan di tahun 2019 ini provinsi Banten mendapat total dana sebesar Rp 17,06 triliun.
Anggaran ini tentu bersama-sama dengan anggaran dari Menteri PUPR, anggaran ultramikro, dan anggaran Menteri Desa yang bisa digunakan untuk masyarakat desa bisa terus melakukan kegiatan ekonomi.
“ Anggaran ini diberikan agar bisa dipakai masyarakat untuk kegiatan ekonomi yg kreatif dan berdaya. Saya senang aspek kehidupan sudah tertangani mulai dari air, listrik, sekolah, dan lainnya,” Tambah Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
