Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pasca didaulat sebagai Menteri Perhubungan yang baru menggantikan Ignasius Jonan, beberapa proyek infrastruktur menunggu kepastian untuk segera dirampungkan oleh Budi Karya Sumadi. Beberapa diantaranya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, operasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan pelabuhan Patimban, serta kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Walau demikian, mantan Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II ini masih membutuhkan waktu dan tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. "Kereta cepat menjadi top of mind Kementerian Perhubungan dan masyarakat. Tapi saya tidak ingin gegabah melakukan langkah-langkah," kata Budi, Kamis (28/7).
Budi juga meminta waktu setidaknya dalam waktu satu hingga dua minggu untuk melakukan pendalaman dan menetapkan strategi-strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan. Walau demikian, Budi masih akan tetap berpijak terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh Menteri Perhubungan sebelumnya.
Pembangunan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta Tangerang menurut Budi akan rampung pada minggu kedua bulan Agustus mendatang. Saat ini Terminal 3 sedang dalam proses verifikasi. "Kita harapkan Terminal 3 bisa jadi hadiah kemerdekaan RI," kata Budi.
Selain mempercepat pengoperasian proyek-proyek prioritas, Budi mengatakan akan fokus membenahi sumber daya manusia (SDM) kementerian yang dipimpinnya. Ia menilai kinerja yang ada kerap dirasa kurang, dengan tuntutan masyarakat yang semakin besar.
Dirjen Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono mengatakan, pihaknya optimistis bila Menteri Perhubungan yang baru akan melanjutkan kebijakan-kebijakan di masa sebelumnya termasuk soal kereta cepat Jakarta-Surabaya. "Ini kan rencana baik, (Kereta Cepat) Jakarta-Surabaya," kata Prasetyo.
Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, pihaknya akan terus memonitor kinerja dari Kementerian Perhubungan dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional. Walaudemikian, Fary memberi catatan agar Menteri Perhubungan yang baru berjalan sesuai dengan ketentuan.
Komisi V DPR juga telah memberikan beberapa catatan terhadap tugas dan wewenang Menteri Perhubungan. "Kami minta audit manfaat terhadap proyek bandara, pelabuhan, terminal, pengadaan kapaldalam mendukung tol laut," kata Fary.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
