Reporter: Umar Tusin | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menghadapi gelombang disrupsi digital, Dewan Pers membentuk Kelompok Kerja Keberlanjutan Media (Taskforce Media Sustainability). Kelompok ini beranggota 15 orang yang dikoordinatori oleh Agus Sudibyo.
Koordinator kelompok kerja keberlanjutan media, Agus Sudibyo mengatakan, taskforce akan mengidentifikasi masalah keberlanjutan media yang sedang dihadapi pers nasional terkait perkembangan digital.
"Misalnya sharing konten antara news aggregator dengan news publisher terkait sharing data," ujar Agus dalam peresmian Taskforce Media Substainability di kantor dewan pers, Selasa (21/1)
Melalui surat keputusan dewan pers nomor 14/SK-DP/1/2020 dijelaskan tugas taskforce adalah mengkaji bentuk-bentuk regulasi keberlangsungan media di negara-negara demokratis, melanjutkan prinsip media sesuai Undang-undang (UU) pers, merumuskan inisiatif regulasi tentang keberlanjutan media, merumuskan prinsip-prinsip regulasi kepada pihak pemerintah, dan melaporkan kinerja taskforce kepada ketua dewan pers.
Baca Juga: Terlalu berkuasa, kewenangan Dewan Pengawas TVRI perlu dipangkas
Selain itu, ketua forum pemimpin redaksi, Kemal Efendi Gani berharap dengan adanya taskforce media bisa berkerjasama dengan Google ataupun Facebook untuk mengatasi berita-berita clickbait. Menurutnya saat ini banyak berita clickbait hanya untuk mendapatkan iklan dari google.
"Kami berharap akan ada penataan antara media konvesional dengan aggregator lainnya, supaya media konvesional bisa terus eksis," ujar Kemal, Selasa (21/1).
Dirjen aplikasi informatika, Samuel Abrijani menambahkan, yang terpenting adalah media harus menyediakan informasi sesuai aturan dan market.
Samuel menyarankan kepada media berita khususnya media online agar mendaftarkan ke dewan pers. "Jika sudah terdaftar, saya bisa bicara dengan Google silahkan meraruh iklan di media yg terdaftar," ujar Samuel.
Anggota taskforce media sustainability, Abdul Manan mengatakan, taskforce akan mencari model jurnalisme yang sesuai dengan Undang-undang pers. Hal ini bertujuan untuk iklim jurnalistik yang lebih sehat, menghasilkan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi ekosistem yang baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
