Reporter: Ferry Hidayat | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Penonaktifan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri usai penetapan Ratu Atut sebagai terdakwa.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menanggapi perkembangan status Ratu Atut usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Kalau di Undang-Undang mengatakan sebagai tersangka itu belum dinonaktifkan, tapi begitu sebagai terdakwa maka penetapan terdakwa itu nomor registrasinya menjadi rujukan penonaktifan," kata Gamawan di Gedung DPR, Rabu, (18/12).
Mendagri juga menjelaskan, bahwa tugas Gubernur akan dijalankan oleh Wagub jika nantinya sudah keluar keputusan hukum yang sah.
"Kita menunggu penetapan terdakwa, karena pemerintah bekerja berdasarkan UU. Setelah ditetapkan terdakwa, Kemendagri akan segera menonaktifkan. Kemudian, wakil gubernur yang akan melaksanakan tugas gubernur sampai ada keputusan tetap, baru yang bersangkutan jabatannya ditetapkan mundur definitif," ujar Gamawan.
Sebelumnya, KPK telah resmi menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut menjadi tersangka untuk kasus dugaan suap penanganan perkara Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, KPK juga menetapkan Atut sebagai tersangka sementara terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
