Reporter: Irma Yani | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar memastikan, kebijakan penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi tetap akan berlangsung pada 1 Agustus 2011.
Pasalnya, nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi diperkirakan baru bisa terlaksana akhir tahun nanti. "Tanggal 1 Agustus, kami secara resmi melarang semua calon pekerja dibidang PRT (domestic worker) untuk kerja di Arab Saudi," katanya, Jumat (29/7).
Lanjut Muhaimin, oleh karena itu, para calon pekerja yang berencana pergi ke Arab Saudi harus segera membatalkan dan mengambil jalur lain. Berdasarkan data Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia mengirim sekitar 400 ribu TKI PRT ke seluruh negara. Dari total TKI PRT tersebut, sekitar 15.000 hingga 20.000 diantaranya dikirim ke Arab Saudi setiap bulannya.
Untuk menampung para calon TKI tersebut, pemerintah meminta perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengalokasikan dana CSR. Contohnya, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang makanan dan minuman dapat memberdayakan calon TKI di bidang produksi makanan atau kewirausahaan melalui dana CSR. Begitu pula dengan perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan, dapat memberdayakan untuk membuat kerajinan.
"Saya sudah kirim surat ke Kementerian BUMN agar mengalokasikan CSR-nya ke kantong-kantong TKI, yang khususnya ke Arab Saudi. InsyaAllah cukuplah kalau BUMN bergerak ke sana semua, memberi alternatif pekerjaan selama moratorium ke Arab Saudi diberlakukan," terangnya.
Sebelumnya pun, pemerintah mengatakan akan menambah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sebesar Rp 1,4 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke 38 kabupaten/kota yang menjadi kantong pengiriman TKI ke Arab Saudi. Basis rekruitmen TKI ke Arab Saudi tersebut, terutama berasal dari Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dia memaparkan, alokasi anggaran kementerian dan penambahan dana PNPM tersebut diyakini akan mampu menyerap 3,9 juta tenaga kerja. Rinciannya, penyerapan 2,5 juta tenaga kerja dari program anggaran Rp 15,4 triliun, dan 1,96 juta tenaga kerja dari PNPM Mandiri.
Muhaimin menegaskan, ada tiga program pemerintah yang tengah disiapkan untuk mengatasi imbas dari moratorium tersebut. Untuk daerah-daerah yang biasa pergi ke Arab Saudi digelontorkan PNPM Mandiri. Yang kedua program padat karya produktif, dan ketiga teknologi tepat guna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
