Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
Adapun, Menteri Ketenagakerjaan sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Surat Edaran Nomor M/7/HK.04/IV/2021 ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Selain mengimbau para pekerja/buruh swasta dan PMI tidak melakukan perjalanan mudik pada 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, para gubernur juga diminta memastikan pekerja/buruh swasta dan PMI para gubernur juga diminta memastikan pekerja/buruh swasta dan PMI yang dalam periode tersebut terpaksa melakukan perjalanan mudik dikarenakan berbagai hal wajib memiliki print out surat izin atau surat izin keluar/masuk (SIKM) sebagai persyaratan.
Baca Juga: Begini persiapan Polri mengantisipasi peniadaan mudik pada tahun ini
Pelaksana penempatan PMI juga diminta memfasilitasi kepulangan PMI yang menjadi tanggung jawabnya dari debarkasi ke daerah asal.
Kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat dimana keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
Surat edaran ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
