Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah sudah membentuk sistem perizinan terpadu dalam jaringan Online Single Submission (OSS) sebagai jurus pemangkas masalah perizinan investasi.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Leidy Novanda mengatakan sejak 9 Juli 2018 sampai 12 Agustus 2019, kinerja OSS cukup positif.
Adapun Izin yang tercatat dalam OSS di periode tersebut mencakup penerbitan Nomor Induk Bisnis (NIB) sebanyak 540.000, izin usaha mencapai lebih dari 495.000, dan izin operasional atau komersial lebih dari 395.000.
Leidy bilang melihat jumlah pengguna OSS semakin bertambah, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, khususnya dalam hal pengembangan sistem OSS untuk melayani pelaku usaha.
“Kami akan terus meningkatkan efektifitas pelayanan OSS, terbaru BKPM mengembangkan sistem menuju OSS versi 1.1,” kata Leidy kepada Kontan.co.id, Selasa (13/8).
Di sisi lain, Kepala BKPM Thomas Lembong menilai salah satu keluhan yang coba diperbaiki adalah menumpuknya antrian layanan OSS di PTSP Pusat BKPM yang seharusnya dengan adanya sistem online tidak perlu datang langsung ke BKPM.
Dengan adanya sistem online, pelaku usaha tidak perlu datang langsung ke BKPM.
Para pelaku usaha yang berada di wilayah Bekasi, Bogor dan Tangerang misalnya bisa datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada di kabupaten/kota tersebut jika ingin berkonsultasi langsung, terlebih dapat memberikan layanan konsultasi yang sama dengan PTSP Pusat BKPM.
