Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD seharusnya dihapus, sebagaimana DPR RI yang telah memangkas sejumlah fasilitas hingga take home pay (THP) anggotanya kini hanya Rp 65,59 juta per bulan.
Menurut Trubus, pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPRD tidak lagi relevan dan justru membebani keuangan daerah.
“DPRD Jakarta misalnya, anggotanya tinggal di Jakarta, tapi masih diberi tunjangan rumah puluhan juta rupiah. Itu tidak rasional. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Semua harus disesuaikan dengan kebijakan pusat,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (7/9/2025).
Ia menambahkan, besarnya tunjangan tidak pernah berbanding lurus dengan kinerja.
Baca Juga: Nasdem Minta DPR Stop Bayar Gaji & Tunjangan Nafa Urbach & Sahroni, Simak Rinciannya
“Selama ini tunjangan tidak ada pengaruhnya. Yang terjadi justru anggota dewan sekadar mengejar balik modal politik. Ini mencerminkan ongkos demokrasi yang mahal dan tata kelola anggaran yang ugal-ugalan,” kata Trubus.
Trubus juga menyoroti rendahnya etos kerja wakil rakyat di parlemen. Menurutnya, banyak anggota DPR hadir rapat hanya untuk formalitas, bahkan kerap asyik bermain ponsel di ruang sidang.
“Kalaupun datang, banyak yang tidur. Kalau tidak tidur, ya scroll HP. Jadi tidak ada gunanya juga dia hadir. Ini sering dipersoalkan karena tingkat kehadirannya rendah, dan yang hadir pun banyak tidak serius membahas substansi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sumber pendapatan negara hanya berasal dari pajak dan utang. Karena itu, wakil rakyat seharusnya berperan menghadirkan gagasan inovatif dalam mencari solusi pembiayaan, bukan sekadar membebani anggaran.
“Kalau cuma mengandalkan naikkan pajak dan utang, semua orang juga bisa. Pemilu itu kan seharusnya untuk memilih orang yang berkualitas, punya kreativitas, dan bisa menawarkan terobosan,” katanya.
Sementara itu, DPR RI telah lebih dulu mengumumkan pemangkasan fasilitas, termasuk tunjangan perumahan hingga moratorium kunjungan ke luar negeri, sebagai respons terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat.
Dalam keterangan resmi usai konferensi pers di Gedung Parlemen RI, Jumat (5/9/2025), DPR menetapkan THP anggota sebesar Rp 65,59 juta per bulan.
THP tersebut berasal dari gaji pokok dan tunjangan melekat sebesar Rp 16,77 juta, ditambah tunjangan konstitusional Rp 57,43 juta, sehingga total gaji dan tunjangan bruto mencapai Rp 74,21 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 8,61 juta, jumlah bersih yang diterima anggota DPR menjadi Rp 65,59 juta.
Berbeda dengan pusat, DPRD masih menikmati tunjangan rumah yang tinggi. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 415/2022, pimpinan DPRD DKI menerima Rp 78,8 juta per bulan, sementara anggota menerima Rp 70,4 juta.
Di Jawa Barat, Peraturan Gubernur No. 189/2021 mengatur tunjangan perumahan Ketua DPRD Rp 71 juta, Wakil Ketua Rp 65 juta, dan anggota Rp 62 juta per bulan.
Trubus menilai pembenahan fasilitas ini harus konsisten hingga ke tingkat daerah. Ia juga menggarisbawahi bahwa THP anggota DPR pusat yang kini Rp 65,59 juta pun masih relatif besar.
“Di Swedia misalnya, gaji anggota parlemen hanya sekitar 1,5 kali lipat dari rata-rata gaji warga. Anggota parlemen digaji Rp 98 juta per bulan, sementara rata-rata gaji masyarakatnya Rp 66 juta. Bandingkan dengan di Indonesia, gapnya jauh lebih besar,” pungkas Trubus.
Baca Juga: Resmi! Tunjangan Perumahan Dihapus, Ini Sisa Gaji & Tunjangan Anggota DPR Terbaru
Selanjutnya: Jelang Peluncuran iPhone 17, Cek Harga iPhone 16 Di iBox September 2025
Menarik Dibaca: Ini Daftar 10 Perabot Ruang Makan yang Bikin Rumah Terlihat Ketinggalan Zaman
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
