kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.333.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Melihat komitmen pemerintah dalam penganggaran kesehatan 2021


Selasa, 29 September 2020 / 21:02 WIB
Melihat komitmen pemerintah dalam penganggaran kesehatan 2021
ILUSTRASI. Petugas medis melakukan tes usap (swab test) COVID-19 terhadap warga , Aceh, Kamis (24/9/2020).


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dipercaya masih jadi sentimen negatif di tahun depan. Untuk itu, penanganan kesehatan akan menentukan arah ekonomi.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, anggaran kesehatan mencapai Rp 169,7 triliun atau setara 6,2% dari total belanja negara. Angka tersebut lebih rendah daripada pagu di APBN 2020 yang sebesar Rp 212,5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk antisipasi pelaksanaan vaksinasi, penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, serta penelitian dan pengembangan.

Secara spesifik, antisipasi pengadaan vaksin Covid-19 mencapai Rp 18 triliun untuk 160 juta masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemerintah tetap meningkatkan fasilitas dan tenaga kesehatan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta pengendalian penyakit beserta imunisasi.

Baca Juga: Komisi X DPR setujui pagu anggaran Perpusnas tahun 2021 sebesar Rp 675,53 miliar

“Ekonomi tahun depan tergantung dari beberapa faktor seperti apakah covid-19 bisa terkendalikan atau tereskalasi, ketersediaan vaksin bagaimana program vaksinisasi bisa dilakukan secara efektif,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Selasa (29/9).

Secara umum, pemerintah mengarahkan postur anggaran kesehatan untuk pemulihan kesehatan pasca pandemi, diikuti peningkatan akses dan mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan. Adapun anggaran kesehatan 2021 diimplementasikan dalam lima kebijakan.

Pertama, percepatan pemulihan kesehatan akibat pandemi dengan penguatan koordinasi pusat, daerah, dan swasta. Ini sembari pengadaan vaksin oleh pemerintah di tahun depan.

Kedua, penguatan program generasi unggul dengan mengaselerasi penurunan stunting dan penguatan program promotif-preventif. Ketiga, penguatan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan  untuk mendukung supply side.

Baca Juga: Sah! Pemerintah tanggung bea masuk impor bagi perusahaan industri terdampak pandemi

Keempat, reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN). Caranya dengan perbaikan mutu layanan dan efektifitas biaya JKN, penyesuaian iuran dan validitas data, serta penguatan peran pemerintah daerah.

Kelima, health security preparedness yakni penguatan pencegahan, diteksi, dan respons penyakit dengan sistem kesehatan yang terintegrasi.

“Ini sangat penting dan ini juga yang dibahas dalam G20, maka supaya sistem kesehatan nasional akan lebih mampun dalam menangani health security preparedness seperti Covid ini,” ujar Menkeu.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah pun menegaskan pemerintah harus fokus pada efektifitas anggaran penanganan dari dampak Covid-19 dengan prioritas kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak sosial dan ekonomi di tahun depan.

Ekonom Senior Fauzi Ichsan, mengatakan, pemulihan ekonomi Indonesia tentunya akan tergantung pada ketersediaan vaksin Covid-19, sampai kepada pendistribusian ke masyarakat.

Menurutnya, postur anggaran kesehatan 2021 sudah efektif, dengan potensi anggaran kesehatan 2020 yang akan tersisa banyak maka akan dialokasikan di tahun depan. Dus ini juga memperkecil ruang defisit APBN 2021.

Baca Juga: Pandangan fraksi Golkar dan PDIP terkait APBN 2021

“Jadi wajar saja anggarannya lebih kecil, namun yang terpenting adalah kepastian vaksin dan pendistribusiannya di tahun depan. Sehingga bisa menimbulkan confidence terhadap outlook ekonomi di tahun depan,” kata Ichsan kepada Kontan.co.di, Selasa (29/9).

Ichsan meramal, jika vaksin bisa didistribusikan ke masyarakat pada semester I-2020, maka tak hayal ekonomi dalam negeri bisa tumbuh 5%. Namun, bila vaksin Covid-19 baru disuntikan ke masyarakat pada semester II-2021, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun depan di akan berada di bawah 4%.

“Penemuan dan distribusi vaksin akan terbukti efektif, sehingga bisa mengakhiri PSBB. Sehingga, aktivitas ekonomi bisa pulih seperti sebelum pandemi,” kata Ichsan.

Selanjutnya: Tenaga medis jadi prioritas, bagaimana vaksin corona bagi kalangan korporat?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×