Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan tersebut. Namun, Puan mengatakan bahwa tidak ada hal mendesak yang dibahas.
Menurutnya pertemuan ini hanya untuk bersilaturahmi dan makan bersama.
"Setiap pertemuan tidak harus asa pembahasan serius, nanti bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu cerita dan makan enak," ungkap Puan Minggu (17/8/2025).
Baca Juga: Megawati Absen Upacara HUT-RI di Istana, Puan: Ada Acara di DPP PDIP Lenteng Agung
Saat ditanya terkait apakah juga akan membahas soal isu reshuffle kabinet, Puan bilang PDIP saat ini telah menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam melaksanakan program pembangunan Indonesia.
Puan juga menyatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan terkait peluang PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Namun, dia menegaskan sikap PDIP kepada pemerintah sudah seperti adik-kakak yang memiliki hubungan dekat.
"Dari dulu sudah dekat seperti adik-kakak," ungkapnya.
Diketahui, isu perombakan kabinet menguat usai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan partainya tak memposisikan diri sebagai oposisi atau berkoalisi. Megawati mengatakan partainya kini mendukung kebijakan pemerintah selama berpihak kepada rakyat.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025). Megawati mulanya mengatakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Baca Juga: Puan Beberkan Alasan Megawati Absen dari Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI
"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.
Megawati mengatakan demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi bersifat blok-blokan kekuasaan. Namun dia mengatakan demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
"Oleh karena itu, PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," sambung dia.
Selanjutnya: Sri Mulyani Dorong Sinergi dengan Kementerian ESDM, Genjot PNBP dari Sektor Migas
Menarik Dibaca: 6 Cara Mengatasi WC Mampet yang Efektif, Yuk Coba
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
