Reporter: Agus Triyono, Uji Agung Santosa | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dalam bentuk non-tunai mulai 14 Januari 2017. Penyaluran bantuan non-tunai secara elektronik ini akan menyasar 1,4 juta keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui, masih banyak kendala dalam penyaluran bantuan. Salah satunya terkait jaringan. Karena itu, agar bisa terlaksana tepat waktu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Bank Indonesia (BI).
"Sudah dirapatkan semua," katanya di Istana Bogor usai Sidang Kabinet Paripurna tentang Program Kegiatan Tahun 2017, Rabu (4/1).
Selain bantuan beras, rencananya subsidi listrik dan tabung gas 3 kilogram (kg) juga akan ikut disalurkan dengan mekanisme penyaluran uang elektronik tersebut. Agar bisa terintegrasi, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Akan ada integrasi secara masif dengan sistem e-wallet," katanya.
Diharapkan dengan perbaikan ini, upaya pengentasan kemiskinan semakin efektif dan tepat sasaran. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017, angka kemiskinan Indonesia ditargetkan turun menjadi 10,5%. Angka itu lebih rendah dari angka kemiskinan yang dilaporkan BPS.
Pada Selasa (3/1), BPS melaporkan jumlah penduduk miskin September 2016 sebanyak 27,76 juta orang atau 10,70% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini turun 0,89% dibanding periode Maret 2016 yang sebanyak 28,01 juta orang atau 10,86% dari total jumlah penduduk.
Menurut Kepala BPS Suhariyanto, penurunan jumlah penduduk miskin salah satunya disebabkan penurunan harga pangan. "Harga eceran beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras secara nasional turun pada periode Maret 2016 September 2016," ujarnya.
Berkurangnya jumlah penduduk miskin juga disebabkan oleh naiknya nilai tukar petani nasional. Redistribusi tanah Kebijakan ini juga untuk menjawab perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri-menterinya agar tahun ini, program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan semakin ditingkatkan. Sebab, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia saat ini belum sesuai harapan.
Walau menurut BPS gini rasio sudah turun dari 0,402 di September 2015 menjadi 0,387 per Maret 2016, namun angka kemiskinan dan kesenjangan masih tinggi. "Perlu kerja keras mati-matian supaya kesenjangan antar wilayah, maupun antara kaya dan miskin bisa ditekan," kata Jokowi.
Selain perbaikan penyaluran bantuan sosial, Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempercepat proses redistribusi aset dan legalisasi tanah. Langkah itu diperlukan agar masyarakat segera mendapatkan akses tanah untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka.
Jokowi juga memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung, terutama berkaitan pemberian konsesi untuk rakyat dan sertifikat. "Beri fokus dua tahun ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
