Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sudah final. Kemarin, Jokowi mengumumkan bakal memindahkan ibu kota Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," ujarnya Senin (26/8).
Dalam konferensi pers, Presiden Jokowi menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diperlukan karena beban Jakarta saat ini sudah begitu berat.
Baca Juga: Survei: Mayoritas warga Jakarta tak setuju ibu kota pindah ke Kaltim
"Lokasinya sangat strategis. Terletak di tengah Indonesia dan dekat dengan area perkotaan," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan televisi nasional.
Pengumuman itu mengakhiri spekulasi beberapa bulan terakhir apakah Jokowi bakal melaksanakan rencana yang telah dicetuskan Bapak Proklamasi Soekarno 50 tahun silam.
Dia melanjutkan, usulan pemindahan bakal segera diberikan ke DPR. Pembangunan bakal dimulai tahun depan, dengan estimasi 2024, ibu kota baru bisa difungsikan.
Baca Juga: WSBP siapkan plant Penajam untuk dukung pembangunan Ibukota baru
Keputusan yang dibuat Jokowi menjadi perbincangan dunia dan diulas oleh media internasional. Selain mengulas pengumuman, media luar negeri juga menyoroti kekhawatiran jika ibu kota pindah.
Salah satu media internasional yang menyorotinya adalah Agence Frence Presse atau AFP. Kantor berita asal Perancis itu menyoroti Kalimantan yang tak hanya jadi lokasi penambangan utama. Namun juga fakta bahwa pulau yang juga dibagi dengan Malaysia serta Brunei itu merupakan lokasi hutan hujan tropis, serta rumah bagi spesies orangutan.
Pemerhati lingkungan mengungkapkan kekhawatiran bahwa pembangunan ibu kota bakal mengancam spesies terancam punah. Seperti aktivis Greenpeace Indonesia, Jasmine Putri.
"Pemerintah harus memastikan bahwa ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak akan dibangun di atas lahan konservasi atau pun area yang dilindungi," kata Jasmine. Belum lagi kenyataan setiap tahun, Kalimantan juga disibukkan penanganan kebakaran hutan.
Pakar tata kota Nirwono Joga menilai, faktor itu membuat Kalimantan belum fit jadi kandidat ibu kota. "Selain itu, pemindahan tersebut juga belum tentu bakal menyelamatkan Jakarta secara penuh dari masalah seperti banjir, kemacetan, hingga urbanisasi," kata Nirwono.
Baca Juga: Dukung ibu kota baru, Waskita Beton Precast (WSBP) bangun plant Penajam di Kaltim
Mei lalu, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung memperingatkan sebagian besar kawasan itu adalah tanah gambut. Yakni sejenis lahan basah kaya karbon yang terdiri dari sebagian vegetasi mati yang dikeringkan dan dibakar untuk membuat jalan bagi perkebunan kelapa sawit.
Setelah Ibu Kota Pindah Dwi menjelaskan dilansir Jakarta Post via CityLab, para pembangun perlu melakukan pekerjaan pendahuluan seperti menggali guna memperkuat lahan gambut.
"Pekerjaan pendahuluan sebelum membangun ibu kota baru bisa menyebabkan lebih banyak kebakaran serta polusi udara." Demikian keterangan Dwi.
Baca Juga: Waduh, status daerah khusus akan dicabut dari Jakarta setelah ibu kota pindah
Kemudian politisi dari Partai Gerindra, Bambang Haryo, mempertanyakan kelayakan megaproyek itu. Dia menyebut kekhawatiran soal meningkatnya utang hingga deforestasi.
Berdasar data Dana Moneter Internasional (IMF), utang Indonesia berada di kisaran 29% dari GDP, menjadikannya kedua terbawah di ASEAN setelah Brunei. Tetapi rasionya meningkat lima persen dalam lima tahun terakhir.
"Tolong pikirkan ini matang-matang. Kita tak bisa menghamburkan uang demi sesuatu tak jelas," ucap Bambang dikutip Nikkei Asien Review.
Baca Juga: Mendagri: Wilayah ibu kota Kaltim akan seperti Putrajaya Malaysia atau BSD
Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dikutip SCMP via The Guardian berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak akan mengganggu hutan. "Sebaliknya, kami akan merehabilitasinya," tegas Bambang.
Dia melanjutkan sebagian besar dari tanah yang jadi lokasi ibu kota baru merupakan milik pemerintah. Proyek relokasi itu diprediksi bakal menghabiskan dana Rp 466 triliun. Sebanyak 19 persen bakal didanai dari APBN. Sisanya dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Media Internasional Ulas Kekhawatiran jika Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
