/2026/04/15/588444273.jpg "Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51,1%, Ekonomi Jadi Sorotan")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun menjadi 51,1% pada Juli 2026. Hasil survei terbaru menunjukkan kondisi perekonomian menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan tingkat kepuasan masyarakat setelah lebih dari satu setengah tahun masa pemerintahannya.
Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat penurunan signifikan dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Prabowo sempat mencapai 81,2% pada November 2025. Angka tersebut kemudian turun menjadi 66,4% dalam survei yang dilakukan pada akhir Februari hingga awal Maret 2026, sebelum kembali merosot menjadi 51,1% pada Juli 2026.
Ekonomi Jadi Penyebab Utama Penurunan Kepuasan
Menurut Deni Irvani, persepsi masyarakat terhadap memburuknya kondisi ekonomi nasional menjadi faktor terbesar yang mendorong penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo.
"Persepsi publik bahwa kondisi ekonomi nasional memburuk merupakan faktor utama di balik menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya," ujar Irvani dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Minggu (26/7/2026).
Baca Juga: Agar Hemat Anggaran, MBG Watch Minta Pengelolaan MBG Digeser ke Sekolah
Hampir separuh responden, atau 49,4%, menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kategori "buruk" atau "sangat buruk". Sebaliknya, hanya 15,7% responden yang menilai kondisi ekonomi berjalan baik. Angka tersebut turun tajam dibandingkan November 2025 ketika sekitar 40% responden masih menilai ekonomi berada dalam kondisi baik.
Irvani mengatakan hasil survei ini memperkuat pandangan sejumlah ekonom bahwa meskipun data pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja positif, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam persepsi kesejahteraan masyarakat secara individu.
Penilaian terhadap Politik dan Penegakan Hukum Ikut Memburuk
Selain persoalan ekonomi, ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi politik dan penegakan hukum juga dinilai ikut menekan tingkat popularitas Presiden Prabowo.
Sebanyak 42,8% responden menyatakan penanganan situasi politik oleh pemerintah tergolong "buruk" atau "sangat buruk". Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 23% pada November 2025.
Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang politik turun menjadi hanya 13,5%, jauh lebih rendah dibandingkan 35,8% pada November tahun lalu.
Dalam aspek penegakan hukum, sebanyak 37,6% responden juga menilai kondisinya "buruk" atau "sangat buruk".
Survei SMRC melibatkan 749 responden yang diwawancarai pada periode 5–19 Juli 2026 dengan estimasi margin of error sebesar 3,7%.
Baca Juga: Mendagri Sambangi Purbaya, Desak Pencairan DBH Dipercepat Daerah Kesulitan Bayar PPPK
Tantangan Pemerintahan Prabowo
Prabowo Subianto mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024 setelah meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum. Saat kampanye, ia menjanjikan pemberantasan korupsi serta peningkatan peluang ekonomi melalui percepatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan dari sekitar 5% menjadi 8%.
Namun sepanjang 2026, pemerintahannya menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kinerja pasar saham yang kurang menggembirakan, hingga kekhawatiran mengenai belanja negara yang dinilai terlalu ekspansif dan isu independensi bank sentral.
Salah satu program unggulan Prabowo, yakni program makan bergizi gratis yang mulai dijalankan pada Januari 2025, juga menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Anggaran program tersebut bahkan telah dipangkas dua kali.
Meski telah dilakukan pengurangan anggaran, defisit anggaran Indonesia pada 2026 masih diperkirakan melebar hingga mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
