Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat membeberkan beberapa evaluasi dalam pelaksanaan satu tahun program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Haris mengatakan salah satu yang menonjol adalah serapan produksi lokal yang belum optimal,
"SPPG ini mungkin masih menggantungkan pada penyedia-penyedia yang harganya kompetitif dan murah," kata Abdul dalam evaluasi 1 tahun Pelaksanaan MBG di Kantor Kemenko PM, Kamis (16/4/2026).
Baca Juga: Waspada! Harga Beras di 41 Daerah Lampaui HET, Ini Penyebabnya
Di sisi lain, menurutnya juga hal ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk bekerja sama agar harga-harga produk UMKM bisa lebih bersaing dan bisa turut mendapatkan berkah dari program MBG.
Selain itu, Abdul juga menyoroti adanya keterbatasan kelembagaan. Namun menurutnya, hal ini bisa teratasi jika Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa turut menjadi pelaku dalam menjalankan program.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga menyoroti adanya disparitas sebaran SPPG yang belum merata, khususnya di daerah tertinggal.
"Ini juga juga harus menjadi perhatian khusus bagaimana kita menyediakan SPPG menjangkau secara langsung dalam upaya menggerakkan perekonomian yang ada di daerah tertinggal," jelasnya.
Tak hanya itu, Kemenko PM juga meminta agar pelaksanaan MBG ke depan lebih mengutamakan terkait keamanan pangan.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya menegaskan hingga 16 April 2026, total SPPG yang terverifikasi mencapai 27.066 dapur dengan dapur yang beroperasi mencapai 25.000.
Sony mengatakan SPGG ini turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dia mencatat setidaknya sudah ada 1,7 juta lebih masyarakat yang telah dilibatkan dalam program.
Baca Juga: BGN: Perputaran Uang MBG Capai Rp 1 Triliun per Hari
"Saat ini ada 1,7 juta masyarakat telah bekerja di SPPG. Jadi ada pemberdayaan masyarakat yakni diutamakan 30% mereka yang berada di kelompok kemiskinan ekstrem," ungkap Sony.
Selain itu, Sony juga mengklaim program ini secara langsung menciptakan peluang kerja tidak langsung melalui UMKM, koperasi dan Bumdes yang menjadi pemasok langsung bahan baku MBG.
Sony mencatat saat ini sudah ada 116.465 pemasok bahan baku. Dari jumlah tersebut sebanyak 11.430 pemasok berasal dari koperasi, 1.180 BumDes, 48.000 dari UMKM dan 64.000 dari pemasok lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













