BGN Sebut Anggaran MBG Tahun Depan Tidak Naik, Tetap Rp 10.000/Porsi

Rabu, 22 Oktober 2025 / 14:03 WIB

ILUSTRASI. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang di Jakarta (21/10/2025). (KONTAN/Lailatul Anisah)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tak akan naik dan tetap Rp 10.000/ per persi pada tahun depan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang menganggap bahwa anggaran Rp 10.000 per porsi masih cukup untuk diterapkan pada tahun depan.

"Belum naik, karena Rp 10.000/porsi itu kita hitung masih cukup kecuali untuk wilayah tertentu," kata Nanik dijumpai di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (21/10/2025).

Nanik menjelaskan bahwa anggaran Rp 10.000/porsi itu tidak ditetapkan di semua wilayah.

Dirinya menyebut khusus wilayah tertentu seperti Papua dan Maluku akan mendapatkan harga yang lebih tinggi karan harga bahan pokoknya juga berbeda.

"Itu akan disesuaikan dengan kemahalan bahan pokoknya karena di situ memang tinggi dan tidak mungkin ditetapkan Rp 10.000/porsi," ujar Nanik.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 20 Oktober 2025, lebih dari 12.500an Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun jumlah penerima manfaatnya telah menjangkau 36.773.520 orang, mencakup anak usia PAUD, siswa SD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses gizi di seluruh wilayah.

"Capaian lebih dari 12.500an SPPG aktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi dengan standar keamanan dan higienitas yang ketat," ujar Dadan di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dadan menambahkan, perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi," katanya.