Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki musim hujan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri LHK Alue Dohong dan segenap jajaran eselon I Kementerian LHK melakukan kunjungan kerja dan inspeksi persemaian bibit pohon di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (16/11/2019).
Persemaian bibit dan kebun benih menjadi menjadi salah satu bagian penting dalam program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menjelang turunnya hujan menurut musim di Indonesia.
Baca Juga: Bidik target pertumbuhan ekonomi 5,08%, pemerintah andalkan belanja masyarakat
Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa sebelum tahun 2019, dana APBN hanya menyediakan penanaman RHL untuk rata-rata luasan 23 ribu hektar per tahun. Sedangkan untuk tahun 2019 luasannya meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 206 ribu hektar dalam tahun 2019 ini.
"Saya sedang berkeliling Indonesia untuk observasi ke persemaian, dari mulai persemaian yang disiapkan pemerintah sampai kebun bibit masyarakat. Karena keberhasilan tumbuh kembangnya pohon dimulai dari pembibitan yang baik," kata Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (17/11).
Ia mengatakan, perlu dibangun kebun persemaian yang luas dan modern sebagai usaha penghijauan. Hal itu untuk pemulihan lingkungan dengan penanaman yang cukup luas dan terukur.
Menteri Siti juga mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman pohon sebagai upaya pemulihan selain pencegahan terhadap banjir dan kekeringan. Caranya yaitu dengan menanam pohon serta memperbaiki lahan kritis.
Baca Juga: Cegah kebakaran hutan & lahan, pemegang konsesi harus dibebani tanggung jawab
Selain itu, keberadaan pohon, menurut Siti juga dapat menahan kenaikan suhu bumi, yang disebut perubahan iklim. Berdasarkan penelitian, Indonesia perlu menanam 800 ribu ha/tahun agar memiliki iklim yang stabil dan sejuk.
"Rehabilitasi diarahkan pada daerah-daerah destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo dan Likupang serta pada lokasi ibukota negara di Kaltim. Selain itu pada lokasi 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas, 15 Danau Prioritas, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, serta daerah hulu dari 65 bendungan atau waduk," jelas dia.
