Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo tak berpuas diri atas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pasalnya penilaian masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi masih belum baik. Korupsi masih menjadi masalah utama yang mendesak untuk diselesaikan dalam perspektif masyarakat.
"Dalam sebuah survei nasional di bulan November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalahan kedua yang mendesak untuk diselesaikan," ujar Jokowi saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di KPK, Kamis (9/12).
Masalah pertama yang mendesak untuk diselesaikan terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan masalah ketiga yang menjadi sorotan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo mendorong penyelesaian UU Perampasan Aset Tindak Pidana
Jokowi menegaskan kedua hal tersebut juga dapat terpengaruh oleh pemberantasan korupsi. Korupsi dinilai bisa mengganggu penciptaan lapangan kerja dan menaikkan harga kebutuhan pokok.
Saat ini masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi di sangat buruk dan buruk mencapai 34,3%. Angka tersebut diakui Jokowi seimbang dengan masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi di Indonesia baik dan sangat baik.
"Yang menilai baik dan sangat baik mencapai 32,8%, yang menilai sedang 28,6%," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Jokowi dorong UU Perampasan Aset Tindak Pidana rampung tahun depan
Peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2020 pun masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain. Indonesia berada pada peringkat 102 sedangkan Singapura peringkat ketiga, Brunei peringkat 35 dan Malaysia peringkat 57.
Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi terus didorong oleh Jokowi. Meski pun berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) indeks perilaku antikorupsi di masyarakat terus mengalami perbaikan.
"Melihat fakta-fakta tersebut diperlukan cara-cara baru yang lebih extra ordinary, metode pemberantasan korupsi harus terus kita perbaiki dan terus kita sempurnakan," terang Jokowi.
Baca Juga: Disambut positif, 57 eks pegawai KPK yang tak lulus TWK akan diangkat jadi ASN Polri
Jokowi meminta penindakan hukum tidak hanya menyasar pada kasus yang ramai di masyarakat. Dibutuhkan upaya yang lebih fundamental, mendasar, dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
Pemberantasan korupsi juga terus dilakukan baik di dalam negeri mau pun di luar negeri. Indonesia telah memiliki sejumlah kerja sama dengan negara lain terkait upaya penelusuran, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri.
"Oleh karena itu buron-buron pelaku korupsi bisa dikejar baik di dalam maupun luar negeri," jelasnya.
Aset yang disembunyikan dapat ditemukan oleh penegak hukum dengan kerja sama luar negeri. Tidak hanya oleh pelaku korupsi tetapi juga oleh para mafia, baik mafia migas, mafia pelabuhan, mafia obat, mafia daging, mafia tanah dan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
