Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rata-rata target pembangunan tahun ini dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 diperkirakan tidak tercapai.
Target pembangunan yang diperkirakan tak tercapai tahun ini, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga target ketersediaan beras.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, penyebab rendahnya pencapaian target pembangunan salah satunya disebabkan karena pemerintah masih bergantung pada komoditas sumber daya alam (SDA) dan hasil hilirisasi SDA belum mampu berdampak signifikan pada nilai tambah industri.
Kemudian, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih tertinggal. Yusuf menilai, permasalahan SDM umumnya melibatkan banyak faktor, termasuk di dalamnya bagaimana evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan mulai dari usia dini hingga pendidikan tinggi.
Baca Juga: Ekonom Sarankan Prabowo Pasang Target Indikator Pembangunan yang Realistis
Di samping itu, ketersediaan anggaran yang cukup untuk mengeksekusi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri ataupun angkatan kerja, juga dinilai sangat mempengaruhi.
Faktor lainnya, yakni, ketersediaan infrastruktur yang terbangun belum sepenuhnya terkoneksi pada sampul aktivitas perekonomian.
“Belum terkoneksinya ini tidak hanya secara fisik yang belum ada aktivitas, tetapi juga realisasi investasi pada sampul perekonomian yang terhubung dengan infrastruktur itu relatif masih minim,” tutur Yusuf kepada Kontan, Selasa (12/11).
Terakhir, faktor birokrasi yang masih berbelit dan ego sektoral antar instansi juga turut menghambat eksekusi program yang diusung pemerintah.
Melihat permasalahan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun kedepan.
Yusuf membeberkan beberapa aspek krusial yang harus diprioritaskan Prabowo. Diantaranya, pertama, reformasi struktural harus dipercepat terutama dalam hal kemudahan berusaha, deregulasi perizinan, dan perbaikan iklim investasi.
Kedua, hilirisasi industri harus didorong lebih agresif agar Indonesia bisa naik kelas dalam rantai nilai global. Selain itu aktivitas industri juga perlu memperhatikan tidak hanya sektor hilirisasi saja, tetapi juga sektor yang mempunyai peran dalam pembentukan industri. Misalnya, sektor industri tekstil dan padat karya ataupun sektor otomotif.
Ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri.
Keempat, mempercepat konektivitas simpul pembangunan infrastruktur terutama di luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan. Kelima, reformasi birokrasi dan penguatan koordinasi antar K/L agar eksekusi program lebih efektif.
Baca Juga: Bappenas Sebut 14 Indikator Pembangunan Diperkirakan Tak Tercapai di 2024
Lebih lanjut, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Yusuf menyebut pemerintahan Prabowo perlu mengambil langkah-langkah strategis.
Seperti memperkuat fundamental ekonomi melalui pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan.
Pemerintahan Prabowo juga perlu mendorong investasi dengan insentif fiskal, kepastian hukum, dan kemudahan perizinan, mendorong investasi yang sifatnya tidak hanya terbatas pada hilirisasi produk, tetapi juga agenda industrialisasi secara umum.
Kemudian, pemerintah juga bisa meningkatkan produktivitas melalui adopsi teknologi dan digitalisasi.
“Mendorong target pertumbuhan di kisaran 5% hingga 6% di 5 tahun mendatang masih realistis. Meskipun juga, ini relatif masih kurang terutama untuk mengejar target Indonesia emas 2045,” kata Yusuf.
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy membeberkan target pembangunan yang diperkirakan tidak tercapai tahun ini.
Indikator Perekonomian
1. Pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN ditargetkan 6,2%-6,5%, serta dalam RKP ditargetkan 5,3%-5,7% (diperkirakan tidak tercapai).
2. Target pertumbuhan investasi dalam RPJMN sebesar 6,6%-7%, dan target di RKP sebesar 6,2%-7% (diperkirakan tidak tercapai).
3. Share industri pengolahan dalam RPJMN ditargetkan 21,00% (diperkirakan tidak tercapai).
4. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam RPJMN ditargetkan 3,6%-4,3% dan dalam RKP 5%-5,7% (diperkirakan tidak tercapai).
Baca Juga: Kementerian dan Lembaga Bertambah, Sri Mulyani Pastikan Tak Perlu Rombak APBN 2025
Kesejahteraan sosial
1. Tingkat kemiskinan dalam RKP ditargetkan dalam RPJMN sebesar 6%-7%, dan dalam RKP sebesar 6,5%-7,5%, (diperkirakan tidak tercapai).
2. Gini rasio ditargetkan dalam RPJMN sebesar 0,360-0,374 dan dalam RKP sebesar 0,374-0,377 (diperkirakan tidak tercapai).
3. Nilai tukar petani dalam RPJMN ditargetkan 105, serta dalam RKP sebesar 105-108 (telah tercapai).
Energi dan Pangan
1. Sektor pola pangan harapan dalam RPJMN ditargetkan 95,2, dan dalam RKP sebesar 95,20 (diperkirakan tercapai).
2. Penurunan emisi GRK dalam RPJMN dan RKP ditargetkan sebesar 27,27% (telah tercapai).
3. Ketersediaan beras dalam RPJMN ditargetkan 46,8 juta ton dan dalam RKP sebesar 46,84 juta ton, (diperkirakan tidak tercapai).
4. Target porsi EBT dalam bauran energi nasional dalam RPJMN ditargetkan menuju 23%, dan dalam RKP 19,50%, (diperkirakan tidak tercapai).
Baca Juga: Kementerian dan Lembaga Bertambah, Sri Mulyani Pastikan Tak Perlu Rombak APBN 2025
Pembangunan sumber daya manusia (SDM)
1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dalam RPJMN ditargetkan 9,18 tahun, dan dalam RKP 2,29 tahun, (diperkirakan tercapai).
2. Angka kematian ibu dalam RPJMN dan RKP ditargetkan 183 orang per 100.000 kelahiran, (diperkirakan tercapai).
3. Partisipasi kasar pendidikan tinggi (PT) dalam RPJM ditargetkan 37,63% dan dalam RKP 32,28%, (diperkirakan tidak tercapai).
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dalam RPJMN dan RKP ditargetkan 14%, (diperkirakan tidak tercapai).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
