Reporter: Adinda Ade Mustami, Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Upaya Presiden Joko Widodo melobi Standards and Poor's (S&P) nyanya belum membuahkan hasil. S&P masih belum memberikan peringkat investment grade ke Indonesia. Lembaga pemeringkat utang internasional ini tetap mempertahankan rating utang Indonesia di level BB+ untuk jangka panjang dan B untuk jangka pendek.
S&P mempertahankan peringkat BB+ dengan prospek positif, dengan alasan, kerangka fiskal Indonesia membaik, namun kinerja fiskal belum membaik karena permasalahan struktural. Namun, peringkat Indonesia dalam 12 bulan ke depan dimungkinkan naik ke level investment grade bila Pemerintah Indonesia mampu memperbaiki kerangka fiskal, menggenjot belanja yang berkualitas, dan menurunkan defisit anggaran.
S&P melihat, secara makro Indonesia telah menerapkan reformasi struktural melalui pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, seperti infrastruktur. Indonesia juga memperbaiki iklim investasi, mempercepat perizinan usaha, dan memberikan insentif kepada investor yang mau menanamkan investasi.
Tak naik level, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengaku kecewa. "Sedikit di bawah ekspektasi, tapi diantara negara berkembang yang mengalami downgrade, penilaian ini cukup baik," kata Bambang, Rabu (1/6).
Berdampak negatif
Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Rinaldy bilang, dipertahankannya rating utang Indonesia oleh S&P, disebabkan karena adanya risiko fiskal yang bersumber dari penerimaan, bukan belanja. Target penerimaan pajak tahun ini sulit dicapai. "Jika pemerintah menurunkan target penerimaan pajak lebih realistis, diiringi pemotongan pengeluaran dan memperlebar defisit anggaran yang manageable, akan menjadi positif," katanya.
Menurutnya S&P masih berpeluang meningkatkan peringkat investasi Indonesia tahun ini. Namun hal tersebut akan terjadi jika risiko fiskal Indonesia dapat diminimalisasi. Salah satu kuncinya dengan kepastian pengesahan RUU Tax Amnesty.
Kepala LPEM Universitas Indonesia Riatu Mariatul Qibthiyyah menilai, dipertahankannya rating S&P karena risiko global masih besar bisa berdampak bagi fiskal Indonesia. "Meskipun reformasi sudah dilakukan tapi masih ada risiko," kata Riatu.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, meski rating S&P tak naik, investasi portofolio positif lantaran prospek peringkat Indonesia masih positif. Kepastian tax amnesty akan mendatangkan tambahan penerimaan pajak tahun ini sehingga risiko defisit anggaran mengecil.
Ekonom Kenta Institute Eric Sugandi menilai, dipertahankannya peringkat surat utang negara ini bisa menimbulkan dampak negatif bagi penerbitan surat utang pemerintah. Harga surat utang pemerintah lebih rendah dan imbal hasil (yield) meningkat.
Arus modal asing masuk tidak sederas biasanya. Ujungnya dalam jangka pendek nilai tukar rupiah tertekan. "Dampak S&P lebih ke persepsi pelaku pasar finansial dan jangka pendek," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
