kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.839   -99,00   -0,63%
  • IDX 7.462   -30,39   -0,41%
  • KOMPAS100 1.155   -4,60   -0,40%
  • LQ45 914   -6,43   -0,70%
  • ISSI 227   0,61   0,27%
  • IDX30 470   -4,56   -0,96%
  • IDXHIDIV20 567   -5,69   -0,99%
  • IDX80 132   -0,48   -0,36%
  • IDXV30 141   0,34   0,24%
  • IDXQ30 157   -1,24   -0,78%

Marzuki Alie: Pembahasan anggaran rawan korupsi


Sabtu, 21 Juli 2012 / 09:23 WIB
Marzuki Alie: Pembahasan anggaran rawan korupsi
Salah satu film Korea terbaru yang akan tayang di CGV, Hard Hit dibintangi Joo Woo Jin dan Ji Chang Wook.


Reporter: Dyah Megasari |

JAKARTA. Korupsi seolah menjadi budaya yang kental di kalangan birokrasi pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie mengaku tidak heran banyak terjadi kongkalikong antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membahas anggaran.

Menurutnya, salah satu faktor utama pemicu korupsi yang menjerat para anggota DPR dimulai oleh pihak eksekutif itu sendiri.

"Ini karena DPR lembaga legislatif yang punya hak budget terkait pengesahan anggaran. Apabila terjadi tindak pidana korupsi terkait anggota DPR, pasti itu terkait juga dengan eksekutif. Saya jamin 100%, bila tidak ada kongkalikong antara eksekutif dan DPR, tidak mungkin terjadi korupsi," ungkapnya, di Gedung Parlemen DPR RI, Jumat (20/7).

Politisi dari Partai Demokrat ini memberikan contoh pada kasus korupsi pengadaan Al Quran. Menurutnya, tidaklah mungkin kasus korupsi hanya melibatkan lembaga legislatif.

"Seperti korupsi Al Quran, itu juga tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada dari Kementerian Agama yang terlibat. Bagaimana mungkin tender diurusi sendiri oleh anggota DPR?" ungkapnya.

Marzuki mengimbau kepada pihak eksekutif untuk tidak mendorong anggota DPR untuk melakukan penyelewengan anggaran.

"Saya mengajak kepada eksekutif, janganlah DPR diajak-ajak seperti itu (korupsi). Enggak usahlah. Anggaran juga pasti disahkan kok," imbaunya.

Meskipun masih maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh legislatif, Marzuki masih yakin ke depan, korupsi di kalangan legislatif masih bisa diminimalkan.

Namun dengan catatan, siapa pun yang berurusan dengan DPR diharapkan tidak memberikan suap dalam bentuk apa pun untuk mencairkan anggaran yang diajukan.

"Kalau DPR mau bersih, gampang. Yang urusan dengan DPR jangan kasih apa-apalah ke anggota DPR. Mau setuju, mau enggak, biarin saja. Tidak mungkin DPR tidak menyetujui anggaran," ungkapnya.

Sudah tak terhitung kasus korupsi yang menjerat wakil rakyat itu. Sanksi yang sama sekali tak tegas membuat efek jera seolah diabaikan para pelaku korupsi. (Kiki Budi Hartawan/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×