Sumber: Antara | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Chaerudin Ismail menduga kemungkinan ada persaingan terkait penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Mungkin ada persaingan, wallahualam, saya belum tahu itu. Tapi kalau terjadi persaingan tidak sehat, apalagi mempengaruhi politik, ini berbahaya," ujar Chaerudin di Jakarta, Selasa (13/1) malam.
Chaerudin yang menjabat Kapolri di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengatakan dirinya tidak bisa menjawab terlalu banyak terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Sebab, dia beralasan tidak mengetahui pasti kasusnya.
Namun, dia memandang bahwa tidak bisa dipungkiri di era reformasi seperti saat ini banyak pihak yang menginginkan jabatan Kapolri. Semua pihak, menurut dia, merasa pantas menduduki jabatan tersebut.
"Sekarang di era reformasi semua orang ingin jabatan Kapolri. Kalau dulu orang itu tahu diri bahwa dirinya tidak pantas, tetapi sekarang setiap orang merasa pantas," ujarnya.
Dia menekankan persaingan menuju kursi Kapolri harus sehat, karena telah ada kriteria yang menjadi persyaratan dalam menduduki jabatan tersebut. Kriteria itu antara lain berpengalaman dalam persoalan reserse, karena masalah utama yang dihadapi polisi adalah keamanan publik. Sehingga, Kapolri harus bisa memastikan terpeliharanya keamanan dan ketenteraman, serta memerangi kejahatan dengan upaya penyidikan dan pengungkapan kasus.
"Pemimpin kepolisian harus memahami betul masalah itu," kata dia.
Selain itu, Kapolri juga harus memahami segala bentuk tugas dari anak buahnya yang bekerja di lapangan.
Lebih jauh Chaerudin secara pribadi menilai Budi Gunawan yang pernah menjadi anak buahnya, merupakan orang yang memiliki kecakapan selama bertugas. Namun, sekali lagi, dia menekankan tidak bisa memastikan ada tidaknya permainan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.
Pada Selasa (13/1/2015) KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. KPK menyebut mantan ajudan presiden di era Megawati Soekarnoputri itu diduga memiliki transaksi yang mencurigakan.
Pasca-penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Komisi III DPR RI dikabarkan tetap akan melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
