Reporter: Siti Masitoh | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998, Joseph Soedradjad Djiwandono, turut mengomentari program makan siang bergizi gratis yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai seorang ekonom, Soedradjad yang juga kakak ipar dari presiden terpilih Prabowo Subianto ini menyatakan bahwa jika harus memilih antara program makan siang bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia lebih memilih program makan bergizi.
"Saya sebagai seorang ekonom enggak bisa bohong, dalam soal ini saya mengatakan saya memilih makan siang bergizi. Karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera, bahkan kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya, siapa yang akan menerima dan seterusnya," tutur Soedradjad dalam acara MRI Banking Service Excellence 2024, Selasa (2/7).
Baca Juga: Menyiapkan Strategi Program Makan Siang Gratis
Meski begitu, ia menegaskan bahwa bukan berarti dirinya tidak mendukung pembangunan IKN. Namun menurutnya, pembangunan IKN memerlukan biaya yang sangat besar dan belum ada perencanaan yang matang terkait pendanaan tersebut, terlebih dengan adanya kendala air bersih di lokasi ibu kota baru.
"Pembiayaannya jelas luar biasa besarnya, itu sebagai ekonom ya yang saya perhatikan itu," tambahnya.
Soedradjad juga mengingatkan bahwa permasalahan pemindahan ibu kota sudah menjadi perbincangan sejak ia masih berada di kabinet. Saat itu, wacana soal mendirikan Sentul sebagai pengganti ibu kota pun mengemuka karena masalah air laut yang sudah mulai masuk ke wilayah Jakarta.
Baca Juga: APBN yang Sudah Mulai Pulih akan Kembali Terbebani Program Makan Siang Gratis?
Menurut Soedradjad, pemindahan ibu kota baru memang menjadi opsi yang harus dilakukan dengan syarat perencanaan pembiayaan yang matang dan seberapa jauh APBN akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan tersebut.
"Malaysia merubah ibu kotanya, menjadi hasil yang baik sekali. Sebaliknya, Kamboja mendirikan ibu kota tetapi di tengah hutan yang akhirnya tidak ada orang yang mau pindah," ungkapnya.
Sebagai informasi, total alokasi anggaran IKN dari tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 72,5 triliun. Realisasi anggaran IKN ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Realisasi tahun 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp 27 triliun, dan 2024 anggarannya sebesar Rp 40 triliun.
Kementerian Keuangan melaporkan, sejak awal tahun hingga Mei 2024, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp 5,5 triliun, yang berarti sudah mencapai 13,7% dari pagu sebesar Rp 40 triliun untuk tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
