Reporter: Grace Olivia | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta agar APBN 2020 mengambil peranan dalam mempersiapkan penanganan virus corona alias Covid-19 di Indonesia.
Jokowi meminta agar APBN saat ini diprioritaskan untuk pertama, mendukung penanganan kesehatan di tengah wabah Covid-19.
Baca Juga: Jokowi: Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan mengatasi virus corona
Kedua, memberi perlindungan pada perekonomian masyarakat terutama kelompok bawah melalui penguatan jaring pengaman sosial (social safety net). Ketiga, mendukung dunia usaha agar mampu melalui masa sulit ini melalui relaksasi dan insentif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ia telah mengidentifikasi anggaran dalam APBN 2020 sebesar Rp 62,3 triliun yang bisa direalokasikan untuk prioritas-prioritas yang disebutkan Presiden tadi. Ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang maksimal hanya Rp 10 triliun.
“Ini berasal dari belanja kementerian dan lembaga, termasuk belanja perjalanan dinas, belanja barang non operasional, honor-honor, dana yang diblokir, dan output cadangan," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers usai ratas bersama Presiden, Jumat (20/3).
Kementerian dan lembaga akan melakukan penyesuaian belanja untuk prioritas,” lanjut Sri Mulyani.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem: Belajar di rumah tidak mudah, tapi...
Selain itu, Sri Mulyani juga meminta kepada kementerian-kementerian dengan anggaran belanja modal yang besar seperti Kementerian PUPR agar dapat memperpanjang pelaksanaan kegiatan dan proyeknya menjadi multi-year agar anggaran tidak terbeban sepenuhnya pada tahun 2020.
Dengan begitu, tersedia ruang fiskal lebih bagi prioritas saat ini yaitu kesehatan dan perlindungan ekonomi masyarakat.
Termasuk dalam realokasi ini adalah belanja perjalanan dinas yang menurut Sri Mulyani akan dipangkas paling tidak 50% dari anggaran awal Rp 43,7 triliun untuk diarahkan pada belanja prioritas.
Baca Juga: Angka kematian akibat corona jadi 32 kasus, Jawa Barat tambah 6 kasus
“Perubahan belanja K/L ini kita fasilitasi secara cepat, tanpa perlu bertemu, dalam waktu kurang dari dua hari sehingga K/L bisa langsung melakukan adjustment,” tandas Menkeu.
Selain APBN, Sri Mulyani juga mengidentifikasi realokasi APBD yang nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun. Ini lebih tinggi dari anggaran TKDD yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu sebesar Rp 17,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
