MA AS Batalkan Tarif Trump, Indonesia Minta Tarif Produk Unggulan Tetap 0%

Minggu, 22 Februari 2026 / 08:20 WIB

ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (KONTAN/Lailatul Anisah)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan kembali menegosiasikan agar kesepakatan tarif Amerika Serikat (AS) untuk produk unggulan Indonesia tetap berlaku 0%.

Hal itu merespons putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal dan memberlakukan tarif global sebesar 10%.

Airlangga mengatakan bahwa dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART), kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan demikian, implementasi ART berpotensi mengalami penyesuaian dalam jangka waktu tersebut mengikuti dinamika kebijakan di kedua negara.

Menimbang situasi tersebut, Airlangga kemudian menyebut Indonesia membuka opsi penerapan tarif impor sebesar 10% secara umum, namun tetap meminta pembebasan tarif untuk komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan produk agrikultur lainnya seperti tertuang di dokumen ART.

"Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap," tutur Airlangga, Sabtu (21/2/2026).

Selain sektor agrikultur, pemerintah juga meminta AS mempertahankan tarif impor 0% untuk industri unggulan seperti tekstil dan pakaian jadi sesuai kesepakatan ART.

Airlangga menjelaskan bahwa secara hukum, Indonesia masih berpeluang menikmati pembebasan tarif tersebut karena kebijakan tersebut tercantum dalam perintah presiden (executive order) yang berbeda dari aturan yang dibatalkan MA AS.

Meski demikian, pemerintah masih menunggu kepastian perkembangan terbaru dalam periode 60 hari ke depan.

"Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan," imbuh Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa Indonesia dan AS telah memahami berbagai risiko dan skenario yang mungkin muncul setelah penandatanganan ART yang terjadi Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pemerintah siap menghadapi seluruh perkembangan terkait kerja sama tersebut.

"Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani," jelas dia.

Sebelumnya, Para hakim Mahkamah Agung (MA) AS, memutuskan dengan suara 6-3 untuk membatalkan tarif Trump dan mengubah dinamika perang dagang yang telah berlangsung setidaknya setahun terakhir.

MA menyebutkan, Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977, yang diandalkan Trump untuk menjatuhkan tarif pada negara-negara tertentu, ”tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan tarif”.

Merespons putusan itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah menandatangani ketetapan tarif baru untuk semua negara atau tarif global yang ditetapkan 10%.

"Kehormatan besar bagi saya untuk baru saja menandatangani, dari Ruang Oval, tarif global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, Jumat (20/2/2026) malam waktu setempat.