Reporter: Uji Agung Santosa |
JAKARTA. Deputi Strategi dan Regulasi LKPP Agus Prabowo mengatakan sampai saat ini pihaknya tidak pernah merekomendasikan penunjukan langsung untuk pengadaan barang dan jasa logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan menurutnya, sampai hari ini pula KPU belum menjelaskan mengapa penunjukan langsung diperlukan.
LKPP akan menunggu sampai besok Senin untuk mengetahui penjelasan detail termasuk jenis apa yang harus dilakukan penunjukan langsung. "KPU tidak pernah membeberkan mengapa perlu penunjukan langsung. Apakah itu karena ketidaksiapan KPU. Kalau hanya seperti itu alasannya enak bener, kan pemilu itu 5 tahun sekali tidak mendadak. Jadi untuk apa dan mengapa?" katanya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah mendengar bahwa KPU merasa kepepet dengan waktu, karena definisi kepepet menurutnya juga belum jelas. Agus menuding, ketidaksiapan KPU karena adanya ketidaksinkronan peran dan tugas di internal KPU antara komisioner dan pelaksana dalam hal ini sekretariat.
"Saya menduga anggota KPU tidak mendapat input akurat dari sekretariat," katanya. Jika nanti pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan penunjukan langsung dengan revisi Keppres 80/2003 maka ada kemungkinan akan sangat membahayakan posisi Presiden nantinya.
Sebelumnya, pemerintah mendukung upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan penunjukan langsung pengadaan logistik Pemilu 2009. Hanya saja dukungan tersebut hanya untuk pengadaan logistik pemilu legislatif sedangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) harus dilakukan melalui proses tender.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan pengadaan logistik untuk keperluan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden masih memungkinkan melalui proses tender dan tidak perlu penunjukan langsung karena waktu yang ada masih panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
