CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.604.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.627   61,00   0,35%
  • IDX 6.541   -47,96   -0,73%
  • KOMPAS100 858   -8,05   -0,93%
  • LQ45 650   -6,26   -0,95%
  • ISSI 227   -3,10   -1,35%
  • IDX30 361   -3,60   -0,99%
  • IDXHIDIV20 450   -2,93   -0,65%
  • IDX80 98   -0,98   -0,99%
  • IDXV30 125   -0,95   -0,75%
  • IDXQ30 116   -1,19   -1,02%

LIPI sarankan pemerintah tarik pasukan dari Papua


Jumat, 04 November 2011 / 11:26 WIB
ILUSTRASI. Suasana rumah generator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)


Reporter: Eka Saputra | Editor: Edy Can

JAKARTA. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muridan S. Widjojo meminta pemerintah mulai mempertimbangkan penarikan pasukan dalam menangani masalah Papua. Dia menilai sebaiknya penyelesaian konflik di Papua menggunakan pendekatan dialog.

"Kalau misal ada orang Papua mau minta merdeka, kenapa langsung diajak musuh. Ajak dialog dulu," tandas Muridan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jumat (4/11).

Muridan mengaku upaya dialog tersebut tidak mudah sebab harus ada pradialog terlebih dahulu. Dia bercerita tentang upaya LIPI yang berupaya mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk berdialog. "LIPI sudah melakukan rangkaian konsultasi publik per kabupaten tapi kadang dibubarkan aparat yang curiga, jadi agak susah juga ya," katanya.

Begitu juga dengan di Jakarta. Muridan mengaku sudah berupaya memberi pemahaman pentingnya pola komunikasi baru antara pihak yang berkonflik. "Ini upaya pradialog namanya, memberi pemahaman bahwa yang penting itu berdialog," tukasnya.

Menurutnya, orang Papua juga berpandangan bahwa dialog adalah yang terbaik untuk penyelesaian masalah. Karena itu, dia menilai tinggal bagaimana dialog dilakukan antara kedua belah pihak.

Seperti diketahui, kondisi dan situasi keamanan di Papua tidak kondusif akhir-akhir ini. Pemerintah mengidentifikasi ada empat masalah yang terjadi di Papua yakni masalah separatisme, aksi mogok karyawan Freeport Indonesia, ketimpangan sosial dan pemilihan kepala daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×