Likuiditas Aman, Pemerintah Pastikan Dana Cukup untuk Belanja Kuartal I-2026

Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi kas pemerintah aman untuk membiayai kebutuhan belanja negara pada awal 2026. Hingga akhir 2025, dana kas yang tersedia mencapai sekitar Rp 399 triliun.

Sebagian dana tersebut ditempatkan di Bank Indonesia (BI) sebagai langkah antisipasi kebutuhan belanja Januari.

“Akhir tahun ini uang saya ada sekitar Rp 390-an triliun di luar sana, sebagian di bank sentral, karena siap-siap untuk pengeluaran Januari,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Rabu (31/12/2025).

Sebelumnya, pemerintah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 276 triliun di perbankan. Dari jumlah tersebut, dana senilai Rp 75 triliun telah ditarik kembali.

Penarikan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui percepatan belanja negara.

Meski demikian, Purbaya mengakui kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap penyaluran kredit.

Data BI menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan per Oktober 2025 hanya mencapai 7,36% secara tahunan.

Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi oleh belum sepenuhnya selarasnya kebijakan pemerintah dan bank sentral. Namun, ia menegaskan koordinasi fiskal dan moneter kini terus diperkuat. “Melalui sinkronisasi kebijakan dengan bank sentral, perbankan sekarang cukup likuiditasnya,” kata Purbaya.

Pemerintah memang tengah mengubah pola belanja negara. Jika selama ini realisasi belanja cenderung menumpuk di akhir tahun, mulai 2026 belanja diupayakan lebih cepat sejak awal tahun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, percepatan belanja tersebut membutuhkan tambahan anggaran pada kuartal I-2026 sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 190 triliun dibandingkan kuartal I-2025.

Sebagai perbandingan, pada kuartal I-2025 belanja negara tercatat Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari target APBN. Jika belanja kuartal I-2026 ditambah Rp 100 triliun, maka pemerintah perlu menyiapkan dana sekitar Rp 720 triliun atau 18,74% dari target belanja 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

“Belanja kuartal I-2026 ini dipengaruhi puasa dan Lebaran yang seluruhnya jatuh di kuartal pertama, ditambah program insentif konsumsi pemerintah,” ujar David.

Di sisi lain, David menilai percepatan belanja berpotensi memperlebar defisit anggaran. Pasalnya, penerimaan negara umumnya baru mengalir signifikan pada kuartal II, sehingga pemerintah kemungkinan akan mengandalkan penerbitan surat utang untuk menutup kebutuhan pembiayaan awal tahun.

Berkaca pada 2025, realisasi belanja pemerintah hingga akhir November tercatat Rp 2.911,8 triliun atau 80,4% dari target. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 86,2% dari total realisasi belanja 2024.

Meski belanja relatif melambat, Purbaya memberi sinyal defisit APBN 2025 berpotensi melebar dari outlook 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Namun, ia menegaskan defisit tetap dijaga di bawah batas maksimal 3% PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.