Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman menyatakan, pihaknya terus mengupayakan bantuan bagi pelaku usaha mikro bisa tepat sasaran berdasarkan data yang konkret dan akurat.
"Selama ini kita memang kesulitan mendapatkan data yang riil. Oleh karenanya dari Forum Konsultasi Penyaluran Bantuan PUM ini bisa diperoleh data yang pasti, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran," kata Hanung dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id pada Kamis (10/9).
Ia berharap program BanPres Produktif Usaha Mikro ini tepat sasaran dan bermanfaat, sehingga peran UMKM dalam perekonomian nasional semakin kuat. "Untuk itu, saya harapkan dapat terbangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara Komite Kebijakan Penyaluran BPUM Pusat dengan Pokja Penyaluran BPUM Daerah, " ujarnya.
Hanung menuturkan, saat ini bantuan telah disalurkan kepada 5,6 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di 34 Provinsi dengan jumlah sebesar Rp 13,4 trilyun. "InsyaAllah sebelum akhir September sebanyak 9,16 juta pelaku usaha mikro akan menerima BanPres Produktif dengan total anggaran Rp 22 triliun (sesuai DIPA)," tuturnya.
Baca Juga: PSBB Jakarta bisa berdampak signifikan pada bisnis perusahaan pembiayaan
Adanya pandemi Covid-19 telah berdampak luas dan dalam kepada warga dunia tidak terkecuali Indonesia, dimulai dari krisis kesehatan yang merambat ke krisis ekonomi. Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo sangat memberi perhatian pada sektor usaha mikro, yang sangat rentan karena terdampak pandemi ini.
Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 kepada UMKM tidaklah seragam. Ada UMKM yang sedang menerima kredit bank maupun lembaga pembiayaan lainnya dan usahanya mengalami penurunan produksi maupun penjualan.
"Terhadap mereka telah dialokasikan program restrukturisasi pinjaman dan pembebasan pajak," ungkapnya.
Bagi UMKM yang sudah berkoperasi dan terdampak Covid-19, Hanung menambahkan, juga sudah diberikan alokasi anggaran untuk tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB KemenkopUKM.
Sementara itu, pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan, bahkan tidak sedikit yang belum punya rekening di Bank, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, juga akan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk hibah dan disebut BanPres Produktif Usaha Mikro.
Selanjutnya: Kadin keluhkan kebijakan PSBB DKI Jakarta bakal mematikan kegiatan usaha
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
